, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan agar target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun Anggaran 2027 ditingkatkan guna memperluas kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nusron, program PTSL masih menjadi salah satu program strategis nasional karena mampu mempercepat pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah desa. Selain itu, pada tahun 2027 Kementerian ATR/BPN juga akan memprioritaskan sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sektor perumahan.
“Prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, khususnya sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, melalui program PTSL seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan sehingga tercipta desa lengkap yang memiliki kepastian hukum atas seluruh bidang tanahnya. Objek yang didaftarkan meliputi rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, rumah ibadah hingga area pemakaman.
Bagi masyarakat yang belum terjangkau program PTSL, Kementerian ATR/BPN menyiapkan program sertipikasi gratis khusus sektor perumahan. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” kata Nusron.
Pada tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mencapai target tersebut, kementerian membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan anggota DPR RI dalam mengidentifikasi calon penerima program.
Rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sertipikat, termasuk penerima program bedah rumah periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mendapatkan layanan sertipikasi gratis.
Usulan penambahan target PTSL tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Menurutnya, program PTSL memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sehingga layak menjadi salah satu prioritas pemerintah pada Tahun Anggaran 2027.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” ujar Dede Yusuf.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Share:
