,GORONTALO — Nama Revan Saputra Bangsawan (RSB) kembali mencuat dalam diskusi publik terkait rencana pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Gorontalo. Dikenal sebagai pengusaha yang lebih banyak bekerja di balik layar, RSB akhirnya angkat bicara dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif tersebut.
Dalam keterangannya, RSB menyebut pembentukan WPR merupakan langkah penting untuk membuka akses legal bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas pertambangan. Menurutnya, jika dikelola dengan baik dan transparan, WPR dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Meskipun saya lebih banyak berperan di belakang layar, saya mengawal proses ini dengan sungguh-sungguh, baik secara moril maupun materil. Tujuan saya hanya satu, yakni memastikan masyarakat Gorontalo dapat menikmati hasil sumber daya alam mereka secara sah,” ujar RSB.
Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan WPR telah melalui tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak, termasuk para kepala daerah, Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi, serta para bupati. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengaku pernah berdiskusi langsung dengan RSB terkait rencana tersebut. Ia menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang ditempuh RSB dalam mengawal proses WPR. Menurut Thomas, pembentukan wilayah pertambangan rakyat akan menjadi solusi strategis untuk memberi akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kekayaan alam mereka sendiri.
Hal senada juga disampaikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan RSB telah dilakukan secara intens dalam proses pengajuan WPR di wilayah Bone Bolango. Ismet berharap, dengan adanya WPR, masyarakat dapat menambang secara sah dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, mantan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sebuah pertemuan bersama RSB, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen pengelolaan WPR. Ia berharap perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat segera beroperasi, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keterlibatan RSB dalam isu pertambangan di Gorontalo sebenarnya bukan karena jabatan resmi, melainkan lebih karena kepeduliannya terhadap legalitas aktivitas pertambangan rakyat. Ia menyatakan bahwa dirinya siap membantu penuh kapan pun dibutuhkan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut percepatan pembentukan WPR dan advokasi untuk kepentingan masyarakat.
“Mari kita wujudkan WPR bersama-sama. Jika semua pihak mendukung, saya yakin ini bisa menjadi jalan keluar dari persoalan tambang ilegal yang selama ini terjadi. Saya mungkin tidak selalu terlihat, tapi saya ada untuk membantu sepenuh hati,” tegasnya.
Dukungan luas dari berbagai pihak terhadap pembentukan WPR di Gorontalo menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk bisa menambang secara legal, aman, dan produktif. Selain memberikan kepastian hukum, kehadiran WPR diharapkan mampu menjadi pendorong ekonomi daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan rakyat.
Share:
