Gorontalo –Dalam upaya memperkuat pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kamis (19/06/2025).
Acara penandatanganan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur dan dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, serta unsur Forkopimda Gorontalo.
Kerja sama ini difokuskan pada pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar, dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite. Menurut Erika, kerja sama ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 21 yang memberikan kewenangan kepada BPH Migas untuk bermitra dengan pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi peran aktif Pemda, terutama dalam penerbitan surat rekomendasi bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Ini penting agar BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” jelas Erika.
Ia juga mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-21 yang menjalin kerja sama resmi dengan BPH Migas. Ke depan, kerja sama ini akan ditingkatkan melalui pemanfaatan aplikasi digital XStar, pengawasan lapangan, serta kontribusi terhadap peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau subsidi tepat sasaran, maka volume BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Konsumen non-berhak akan beralih ke BBM umum, dan itu akan menambah pemasukan daerah,” tambah Erika.
Sementara itu, Gubernur Gusnar Ismail menyoroti tingginya konsumsi BBM di Gorontalo pada tahun 2025. Berdasarkan data, penggunaan JBT tercatat mencapai 48.305 kiloliter, sementara JBKP menyentuh 163.520 kiloliter.
Gusnar memperkirakan lonjakan permintaan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Ia mengusulkan pembangunan depo BBM baru di wilayah barat Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.
“Di wilayah barat ada tiga industri besar yang menyerap BBM dalam jumlah besar. Selama ini BBM disuplai dari Bitung, sehingga sulit dipantau. Kalau deponya ada di Pohuwato, kita bisa kontrol distribusi dan sekaligus menambah PAD,” jelas Gusnar.
Penambahan depo BBM dianggap sebagai langkah strategis untuk menunjang industrialisasi di kawasan barat sekaligus memastikan distribusi BBM lebih efisien dan transparan.
Share:
