Gorontalo – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.
Dalam kegiatan tersebut, tim Bidang PSP melakukan peninjauan terhadap sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan irigasi perpompaan pada Kelompok Tani Tinelo I di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Irigasi Perpompaan Desa Indotani Sejahtera di Desa Mootinelo, serta Irigasi Perpompaan Kelompok Ceria Tani di Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang.
Selain itu, peninjauan juga dilakukan terhadap kegiatan normalisasi jaringan tersier Kelompok Abdi Karya II di Desa Cisadane dan normalisasi jaringan tersier P3A Iloheluma Posso di Desa Posso, Kecamatan Kwandang. Tim turut memantau pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelompok Agro Makmur di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek.
Berdasarkan alokasi program LIP Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh dukungan pembangunan infrastruktur pertanian dengan total nilai anggaran sekitar Rp17,1 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuh jenis kegiatan, meliputi pembangunan 13 unit bangunan konservasi air senilai Rp1,56 miliar, 53 unit irigasi perpompaan senilai Rp8,252 miliar, 45 unit PITER senilai Rp4,5 miliar, normalisasi saluran sebanyak 9 unit senilai Rp1,107 miliar, irigasi perpipaan sebanyak 5 unit senilai Rp485 juta, optimalisasi lahan seluas 93 hektare senilai Rp427 juta, serta pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 7 unit senilai Rp770 juta.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian DKPTPH Provinsi Gorontalo, Grace Rawung, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan infrastruktur pertanian berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat bagi kelompok tani penerima bantuan.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian yang bersumber dari APBN benar-benar terlaksana dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani. Program ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan,” ungkap Grace.
Ia menjelaskan, bantuan infrastruktur pertanian berupa irigasi perpompaan dan normalisasi saluran irigasi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja petani. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan kekeringan, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), memperluas areal tanam, serta mendukung manajemen dan pemerataan distribusi air untuk kebutuhan pertanian.
Sementara itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) diharapkan dapat mempermudah akses dan mobilitas petani, khususnya dalam pengangkutan alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian (saprodi), maupun hasil panen.
“Dengan tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai, kami berharap aktivitas usaha tani menjadi lebih mudah, efisien, dan produktif. Karena itu, pemanfaatan serta pemeliharaan bantuan yang telah diberikan juga menjadi perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh petani,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, DKPTPH Provinsi Gorontalo terus mendorong agar program pembangunan prasarana dan sarana pertanian dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.
Share:
