Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), sebuah keputusan yang dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Keputusan ini, yang diumumkan pada Kamis (2/1/2025), diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Hakim MK Saldi Isra menjelaskan bahwa ambang batas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, aturan ini membatasi hak konstitusional partai politik dan pemilih dalam mendapatkan alternatif calon presiden dan wakil presiden yang memadai.
“Dengan adanya ambang batas, tidak semua partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih,” ujar Saldi.
Lewat keputusan ini, setiap partai politik peserta pemilu kini memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa terkendala batasan suara minimum. Meski demikian, partai-partai tetap diperbolehkan berkoalisi untuk mengusung calon, asalkan tidak menyebabkan dominasi yang membatasi pilihan pemilih.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyebut keputusan ini sebagai kabar baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia. “Tentu kabar gembira bagi demokrasi kita. Putusan bersifat final dan mengikat,” ujar Zulkifli kepada Kompas.com.
Zulkifli, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa PAN menghormati dan menerima keputusan tersebut. Ia juga mengapresiasi perjuangan masyarakat yang telah berulang kali menggugat aturan ini.
Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, turut memberikan pandangan senada. Menurut Saleh, keberadaan ambang batas selama ini tidak adil karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
“Kalau pakai presidential threshold, artinya tidak semua warga negara punya hak untuk jadi presiden. Hanya mereka yang memiliki dukungan politik besar yang bisa maju, sementara itu sangat sulit didapatkan,” kata Saleh.
Putusan ini diprediksi akan mengubah dinamika politik nasional secara signifikan. Tanpa aturan ambang batas, setiap partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres.
Hal ini juga membuka peluang bagi munculnya lebih banyak figur potensial yang dapat memperkaya pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. Partai-partai kecil yang sebelumnya kesulitan mencalonkan kandidat kini memiliki peluang lebih besar untuk ikut bersaing dalam kontestasi politik.
Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan memberikan lebih banyak alternatif kepada pemilih. Selain itu, partai-partai politik juga diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk menghadirkan kandidat terbaik yang mampu membawa visi pembangunan bagi bangsa.
(d10)
Share:
