BOLTARA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dalam Exit Meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kamis (19/11/2026).
Pemeriksaan tersebut mencakup efektivitas manajemen aset daerah Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026. Sejumlah temuan dan rekomendasi disampaikan BPK RI sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola aset milik pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Boltara, Mohammad Aditya Pontoh, diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda, Dr. Hi.Abdul Nazaruddin Maloho, S.Pd.M.Si. dalam pertemuan tersebut.
Tim BPK RI memaparkan hasil pemeriksaan terkait perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan hingga penghapusan aset daerah.
Menanggapi hasil pemeriksaan itu, Abdul Nazaruddin Maloho menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI. Ia menegaskan Pemkab Boltara berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengelolaan aset yang baik adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Kami akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi catatan penting bagi perangkat daerah untuk membenahi pengelolaan dan penatausahaan aset. Pemkab Boltara diharapkan memastikan setiap aset tercatat, terpelihara, terlindungi, serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Turut hadir Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Maxyanus Taruk Lobo bersama anggota tim, para camat, serta peserta Exit Meeting lainnya. (MIS)














