Oleh: Riskawaty Dadu, S.S
(Aktivis Muslimah)
Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang terus berulang menjadi potret kerusakan lingkungan yang berevolusi menjadi problem kesehatan, ekonomi, hingga krisis sosial. Tidak semata masalah api dan asap. Lebih dari itu, beban perempuan dan korban dari anak-anak semakin bertambah.
Karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga menghadirkan krisis kesehatan dan sosial. Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak merupakan kelompok rentan. Bahkan, perempuan menjadi pihak yang harus menghadapi dampak tersebut secara langsung.
Akibat karhutla, para ibu menanggung beban berlapis di dalam rumah tangganya. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak bencana karhutla. Paparan partikel PM2,5 serta gas beracun dapat meningkatkan gangguan kesehatan, yaitu risiko gangguan pernapasan dan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta gangguan tumbuh kembang janin.
Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mencatat 6.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada rentang 19–25 Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20,1 persen dibandingkan pada pekan sebelumnya. Pantauan partikulat halus PM 2.5 dan karbon monoksida sempat membuat kualitas udara di Gorontalo berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.
Pemerintah menyebut kemarau dan aktivitas manusia sebagai penyebab utama bencana kebakaran. Tapi persoalan karhutla tidaklah berdiri sendiri sebagai satu masalah dengan sudut pandang “kebakaran” saja. Akan tetapi, persoalan tersebut berakar dari paradigma pembangunan yang menjadikan keuntungan ekonomi sebagai salah satu orientasi utama.
Walhi Kalimantan Selatan menemukan 907 titik panas berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan sawit sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026. Karhutla terus berulang setiap tahun akibat dari pembukaan lahan masif, sementara respons pemerintah sangat minim, yaitu sebatas pemadaman di hilir tanpa mampu menghentikan pemicu utama di hulu.
Hutan dan lahan dipandang sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ketika kepentingan ekonomi memiliki ruang yang sangat besar dalam pengelolaan SDA, keselamatan manusia dan kelestarian ekosistem ditempatkan di bawah kepentingan tersebut.
Hutan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang harus dijaga untuk kehidupan masyarakat dan generasi mendatang, tetapi diperlakukan sebagai komoditas. Bahkan, kawasan hutan kian berkurang akibat pembukaan lahan yang masif oleh pemangku kebijakan (negara) dan pelaku kepentingan (kapitalis).
Haram Merusak Alam
Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan dan merusak alam. Dalam pandangan Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang haram diprivatisasi oleh individu maupun swasta demi keuntungan segelintir orang. Hutan milik umat yang pengelolaan dan hasilnya harus diatur berdasarkan syariat.
Dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus rakyat) yang berkewajiban memastikan rakyat mendapat haknya dan memenuhi kebutuhannya. Negara juga bertindak sebagai junnah (perisai), yang mana rakyat berlindung kepadanya. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa, “Imam adalah junnah, yang orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa negara dalam Islam wajib menjadi perisai bagi rakyat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman fisik, sosial, maupun ekologis.
Perlindungan ini diwujudkan di antaranya melalui beberapa langkah teknis berikut. Pertama, negara menyediakan fasilitas medis berkualitas secara gratis, tanpa melihat status sosial pasien. Rumah sakit, klinik, dan tenaga medis menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib dibiayai negara melalui baitulmal.
Kedua, perempuan dan anak-anak mendapat prioritas perihal bantuan kesehatan, pangan, dan air bersih. Dengan demikian, beban domestik keluarga tidak berat meski dilanda musibah.
Ketiga, negara wajib menjamin distribusi air bersih secara merata untuk seluruh individu rakyat, terutama di daerah rawan dan terdampak bencana.
Dengan sistem Islam yang diterapkan secara kafah, perempuan tidak lagi menanggung beban berlapis, dan generasi mendatang terlindungi dari siklus bencana yang berulang. Sudah saatnya sistem kapitalis yang rusak dan merusak ini harus dicampakkan dari negeri ini. Sudah berapa banyak kerusakan alam dan lautan yang sudah terjadi akibat dari kerakusan manusia yang bermental kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan dan kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan aturan dari Sang Pencipta.
Semoga sistem Islam kaffah yang bisa menyelesaikan persoalan karhutla dan persoalan umat yang lainnya segera tegak agar Allah memberikan ridha. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud.
Share:
