JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui evaluasi dan pengkajian terhadap masing-masing perusahaan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menetapkan sejumlah langkah penertiban. Bentuk penanganannya mencakup pencabutan HGU secara keseluruhan, pencabutan sebagian, hingga keputusan tidak memperpanjang atau memperbarui hak atas tanah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Lima Kelompok Penanganan HGU
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, kelengkapan sarana dan prasarana, riwayat kebakaran, serta pemenuhan ketentuan pemberian hak.
1. HGU Dicabut Seluruhnya
Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya akan dicabut secara keseluruhan, yakni PT MIB dengan luas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
2. Eks HGU Tidak Diperpanjang atau Diperbarui
Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali.
Pertimbangan penanganannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
3. Tiga Perusahaan Tidak Dipertimbangkan Mendapatkan HGU
Pada kelompok ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan.
4. Sebagian HGU PT SAE Dicabut
Kelompok keempat menyangkut PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan pencabutan sebagian HGU.
Pertimbangannya adalah luas lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen serta ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
5. Tiga Perusahaan Masih Didalami
Sementara itu, kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang penentuan pencabutan sebagian maupun seluruh HGU-nya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Penertiban HGU Harus Memiliki Dasar Hukum
Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga melalui tahapan berjenjang, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Melalui langkah penertiban ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pemanfaatan tanah dan kepatuhan pemegang HGU terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya dalam upaya mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Share:
