GORONTALO – Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07 persen pada triwulan I 2025, melampaui rata-rata nasional. Namun di balik angka-angka manis itu, sebuah pertanyaan mendesak muncul, apakah daerah ini benar-benar tumbuh mandiri, atau justru kian bergantung pada suntikan pusat?
Dalam siaran pers APBN Regional yang digelar 28 Mei 2025, optimisme pembangunan digaungkan. Nilai PDRB Gorontalo (ADHK) mencapai Rp8,45 triliun, dengan ekspor melonjak 8,4 persen dan konsumsi rumah tangga tetap sehat di angka 4,82 persen. Sektor pertanian dan perikanan juga mengalami peningkatan daya beli, dibuktikan dengan naiknya nilai tukar petani (114,07) dan nelayan (102,78).
Namun ironi mulai terasa ketika angka-angka fiskal dikupas lebih dalam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tercapai 13,5 persen dari target hingga April 2025, jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya, 89,31 persen pendapatan daerah ditopang dari Transfer ke Daerah (TKD), sinyal kuat bahwa kemandirian fiskal Gorontalo masih jalan di tempat.
Belanja negara di Gorontalo sendiri naik 10,38 persen menjadi Rp3,24 triliun, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dana Desa bahkan sudah tersalurkan 53,22 persen. Tapi tanpa peningkatan PAD yang signifikan, ketergantungan terhadap pusat dapat menghambat inovasi dan otonomi kebijakan lokal.
Ancaman inflasi juga mengintai. April 2025 mencatat inflasi tahunan 2,30 persen, lebih tinggi dari angka nasional (1,95 persen). Komoditas seperti cabai rawit, ikan selar, dan emas perhiasan menjadi pemicu utama. Delapan kelompok pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan harga dari makanan hingga perawatan pribadi.
Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjamin stabilitas harga dan daya beli masyarakat kelas bawah.
Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi lewat KUR dan program sosial. KUR disalurkan Rp189,3 miliar kepada 4.170 debitur, didominasi sektor perdagangan. Di sisi lain, bansos mencapai Rp126,1 miliar untuk hampir 200 ribu keluarga, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggandeng swasta seperti PT Pani Gold Project.
Namun, efektivitas program ini kerap dipertanyakan. Penyaluran UMi, misalnya, masih terhambat minimnya koperasi penyalur. Tanpa pembenahan struktural, program ini berisiko menjadi solusi jangka pendek tanpa daya dorong jangka panjang. (d09)
Share:
