, Jakarta – Sengketa batas tanah masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Untuk mencegah konflik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan pentingnya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah.
Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN, Agus Apriawan, menjelaskan bahwa asas tersebut merupakan prinsip penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung.
“Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Menurut Agus, penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas bidang tanah. Selain itu, prinsip tersebut juga dinilai mampu meminimalkan potensi sengketa batas tanah di kemudian hari.
Ia menegaskan, proses pengukuran tanah sebaiknya dilakukan dengan melibatkan pemilik tanah yang berbatasan agar penunjukan batas dilakukan secara terbuka dan diketahui semua pihak terkait.
“Kalau masih ada keberatan berarti asas kontradiktifnya belum terpenuhi karena asas ini berbicara tentang kesepakatan. Jika belum ada kesepakatan, petugas ukur dapat membantu mediasi para pihak terkait batas tanah,” jelasnya.
Kementerian ATR/BPN juga mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan kejelasan batas bidang tanah sejak awal. Salah satunya dengan memasang tanda batas atau patok secara jelas serta menjaga dan memeliharanya.
“Pemegang hak bersama pemilik tanah yang berbatasan perlu terlebih dahulu menyepakati batas tanah, kemudian memasang tanda batas atau patok secara jelas,” pungkas Agus Apriawan.
Share:
