Tojo Una-Una – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tojo Una-Una memperingati Hari Tani Nasional dengan aksi unjuk rasa yang bertempat di Kantor Bupati Tojo Una-Una, pada Selasa (24/09/2024).
Aksi yang digelar untuk menyuarakan tuntutan terkait kelangkaan dan distribusi pupuk yang tidak merata, serta ketidakstabilan harga hasil pertanian di Kabupaten Tojo Una-Una ini, dipimpin oleh Korlap Ahmad Irwansah, kader GMNI, bersama aliansi masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Marhaen Berjuang (FMB).
“Aksi ini adalah hasil konsolidasi kami yang dilakukan sehari sebelumnya, pada 23 September 2024. Pemerintah daerah harus mengambil langkah serius terkait kelangkaan pupuk dan harga pangan yang tidak stabil,” tegas Irwansah.
Aksi yang semula berjalan dengan lancar dan damai perlahaan mulai memanas akibat harapan masa aksi untuk bertemu Bupati Tojo Una-Una, Mohamad Lahay dan Dinas terkait namun dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga di depan pintu masuk kantor bupati.
Setelah negosiasi, pihak kepolisian memberikan izin bagi 10 perwakilan massa aksi untuk melakukan dialog, yang awalnya hanya diizinkan untuk 4 orang. Namun, massa aksi tetap menuntut agar seluruh peserta aksi bisa masuk atau meminta agar Bupati dan pejabat terkait menemui mereka di luar. Mereka memberi batas waktu 2×20 menit bagi Bupati untuk menemui massa, namun Bupati tidak menunjukkan itikad untuk berdialog langsung dengan peserta aksi.
Kecewa tidak ditemui bupati, situasi massa aksi semakin memanas, akbiatnya kericuhan antara massa aksi dengan aparat keamanan tidak terbendung lagi, terlebih terdapat tindakan represif dari pihak kepolisian pada salah satu kader GMNI, Moh. Fatul Ulum Lahalik yang mengalami memar di pelipis dan luka di kaki akibat kekerasan yang terjadi selama kericuhan tersebut.
Selain itu, lima kader GMNI lainnya juga menjadi korban kekerasan, dengan beberapa di antaranya mengalami pencekikan dan penyeretan oleh aparat.
Menanggapi hal itu, Ketua GMNI Touna menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan represif aparat dan meminta agar Kapolres Touna dicopot dari jabatannya karena dianggap lalai dalam menerapkan SOP pengamanan. Selain itu, ia juga meminta Bupati Tojo Una-Una memberikan sanksi tegas terhadap staf kantor bupati yang diduga melakukan kekerasan terhadap kader GMNI.
“Kami mengutuk keras tindakan represif aparat dan menuntut Kapolda Sulteng untuk segera memecat Kapolres Touna. Kami juga meminta Bupati mengeluarkan surat peringatan keras terhadap staf yang melakukan pemukulan terhadap kader kami,” tegas Ketua GMNI Touna.
Setelah insiden tersebut, massa aksi memutuskan untuk meninggalkan lokasi dengan rasa kecewa, merasa bahwa pemerintah daerah tidak mampu menampung dan merespons aspirasi mereka dengan baik.