Gorontalo – Gusnar Ismail memulai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui dialog kinerja bersama seluruh perangkat daerah. Kegiatan perdana digelar di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo dan dihadiri oleh seluruh pegawai instansi tersebut pada Senin (13/4/2026).
Dalam arahannya, Gusnar menegaskan bahwa dialog kinerja akan dilakukan secara bergilir di seluruh perangkat daerah (PD). Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi dari tingkat pimpinan hingga pelaksana teknis, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan tenaga alih daya.
“Penyamaan persepsi itu terdengar sederhana, tetapi jika tidak dilakukan, implementasi di lapangan bisa menjadi bias. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dipersepsikan oleh gubernur harus sama hingga ke level bawah,” ujar Gusnar.
Ia menekankan pentingnya budaya kerja cepat di lingkungan birokrasi. ASN diminta tidak menunda pekerjaan serta mampu menyusun dan menjalankan program prioritas secara efektif. Gusnar mencontohkan persiapan kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan XIII yang menurutnya masih belum berjalan optimal di sejumlah perangkat daerah.
“Ketika ditanya kesiapan, sering muncul jawaban ‘sementara’, ‘akan’, atau ‘sedang’. Itu artinya masih jauh dari siap. Kita harus ubah pola kerja seperti ini,” tegasnya.
Selain kecepatan, Gubernur juga menyoroti pentingnya inisiatif dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Ia mendorong ASN di semua level untuk memberikan gagasan dan perspektif pembanding guna menciptakan organisasi yang dinamis dan adaptif.
Setelah pemaparan awal, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka. Sejumlah aspirasi disampaikan pegawai, termasuk terkait fleksibilitas jam kerja. Lokasi kantor BKPSDM yang berada di wilayah Bone Bolango dinilai cukup jauh bagi sebagian pegawai yang tinggal di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.
Para pegawai mengusulkan agar jam masuk kerja pukul 07.30 WITA dapat dibuat lebih fleksibel. Keterlambatan kedatangan diharapkan dapat dikompensasi dengan penambahan jam kerja di sore hari.
Dialog kinerja ini diharapkan menjadi langkah awal reformasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sekaligus memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Share:
