Gorontalo—Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi masyarakat di tengah meningkatnya keluhan terkait kelangkaan solar di sejumlah wilayah.
Persoalan tersebut mencuat setelah Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Negeri Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Lima, perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, Senin (25/05/2026). Massa aksi menyoroti krisis solar yang dinilai semakin menyulitkan para sopir mobil tronton dan pelaku transportasi lainnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menjelaskan bahwa tingginya realisasi penyaluran BBM subsidi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi di lapangan.
Menurut Wardoyo, hingga 31 Mei 2026, realisasi penyaluran solar di sejumlah kabupaten dan kota di Gorontalo telah melampaui 55 persen dari total kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu menunjukkan tingginya tingkat konsumsi dibandingkan proyeksi normal.
Selain tingginya konsumsi, peningkatan aktivitas transportasi, distribusi logistik, sektor pertanian, hingga aktivitas nelayan juga turut mendorong permintaan solar subsidi di berbagai SPBU di Gorontalo.
“Penyaluran BBM subsidi tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Karena itu, diperlukan pengendalian distribusi agar stok tetap tersedia hingga akhir tahun,” ujar Wardoyo.
Ia juga mengungkapkan bahwa aktivitas pelangsir turut menjadi salah satu faktor yang memicu persepsi kelangkaan solar di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi disebut menjadi langkah penting agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Disnaker ESDM Gorontalo telah berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan stok solar tetap aman.
Pertamina disebut telah melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari pemantauan stok dan penyaluran harian melalui sistem digitalisasi SPBU hingga pengawasan terhadap transaksi yang dianggap tidak wajar.
Pengawasan penggunaan QR Code juga diperketat untuk mencegah pengisian berulang dan potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu.
Selain itu, Pertamina turut bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi di wilayah Gorontalo agar tetap aman dan terkendali.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap langkah pengawasan dan koordinasi lintas sektor tersebut dapat membantu menjaga stabilitas distribusi solar sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya sektor transportasi, pertanian, dan nelayan, tetap terpenuhi hingga akhir tahun.
Share:
