Gorontalo – Sebuah momen hangat terjadi di tengah keseriusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara khusus menyapa Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan menanyakan silsilah hubungan keluarganya dengan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie.
Peristiwa menarik tersebut berlangsung di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).
Saat menyapa jajaran kepala daerah, perhatian Presiden Prabowo tertuju pada nama belakang sang Wakil Gubernur Gorontalo.
“Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?” tanya Presiden Prabowo dari atas panggung podium.
Mendengar pertanyaan spontan orang nomor satu di Indonesia tersebut, Idah langsung berdiri tegak dan menjawab dengan lugas. “Siap, masih, Pak,” ujarnya, yang seketika memicu gemuruh tepuk tangan riuh dari seluruh peserta forum nasional tersebut.
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota dari seluruh penjuru nusantara guna memperkuat sinergi keuangan pusat dan daerah.
Tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Kehadiran dewan baru ini ditargetkan mampu memacu akselerasi inklusi keuangan nasional, memperluas kepemilikan rekening bank bagi warga, serta mendongkrak ketahanan finansial masyarakat hingga level keluarga.
Ditemui seusai menghadiri upacara pembukaan, Wagub Gorontalo Idah Syahidah membocorkan kebijakan strategis pemerintah pusat. Dirinya memaparkan bahwa kabinet Presiden Prabowo tengah bersiap menggelontorkan alokasi anggaran besar ke daerah pada tahun anggaran mendatang demi menyokong program ekonomi kerakyatan.
“Bapak Presiden ingin memastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga unit keluarga di seluruh pelosok Indonesia mendapatkan peluang nyata untuk tumbuh, memperluas roda usaha, dan mandiri secara finansial. Fondasi ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya mengalir dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil,” tutur Idah.
Lebih lanjut, Idah menekankan bahwa perluasan akses keuangan di daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi vertikal yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, didukung penuh oleh industri lembaga jasa keuangan. Sinergi ini krusial agar masyarakat di daerah, khususnya di Gorontalo, semakin mudah menjangkau produk dan layanan keuangan modern yang aman sesuai kebutuhan usaha mereka.
Melalui kesepakatan di Rakornas TPAKD 2026 ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempersempit jurang eksklusi keuangan, memastikan modal usaha dan fasilitas perbankan ramah menjangkau garis depan perekonomian nasional, yaitu sektor UMKM, pertanian, dan kelautan.
Share:
