Beli Apartemen Jangan Asal, ATR/BPN Ingatkan Cek Status Tanah dan Legalitas Pengelola
, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) saat membeli apartemen atau rumah susun, tetapi juga memeriksa status hak atas tanah yang menjadi dasar bangunan tersebut.
Hal itu penting karena tidak semua apartemen berdiri di atas tanah dengan status permanen. Beberapa bangunan memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan yang memiliki jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang sesuai ketentuan hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, disebutkan bahwa rumah susun dapat dibangun di atas tanah Hak Milik, HGB, maupun Hak Pakai atas tanah negara.
Selain status tanah, masyarakat juga diminta memastikan keberadaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang aktif dan sah. P3SRS memiliki peran penting dalam mengelola bagian bersama, benda bersama, hingga tanah bersama di lingkungan apartemen.
Kementerian ATR/BPN menjelaskan, apabila apartemen tidak memiliki P3SRS dan masa berlaku hak atas tanah berakhir, pemilik unit dapat mengalami berbagai kendala administratif.
Permasalahan yang dapat muncul di antaranya unit tidak bisa dijual, tidak dapat diagunkan ke bank, hingga memicu konflik di kemudian hari.
Karena itu, masyarakat diminta lebih teliti sebelum membeli apartemen dengan memastikan legalitas bangunan secara menyeluruh, mulai dari SHMSRS, status hak atas tanah, hingga keberadaan pengelola P3SRS.
Dengan memahami legalitas secara lengkap, masyarakat diharapkan dapat lebih aman dan nyaman dalam memiliki hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Share:
