,Gorut- Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Lukman Botutihe meminta kepala desa (Kades) yang memiliki masalah agar tak ikut lagi dalam suksesi pelaksanaan Pilkades Serentak.
Artinya, calon yang berstatus petahana, namun ada masalah hukum atau lainnya, agar tak perlu lagi ikut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Lukman Botutihe mencontohkan masalah yang biasa mendera seorang Kades yakni belum menyelesaikan atau membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Selain itu ada juga masalah yang berhubungan dengan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Jika perlu, ada penekanan dari eksekutif untuk tidak mengikutsertakan calon kepala desa incumbent yang bermasalah dana desa, apalagi ada TGR,” kata Lukman, Sabtu (19/3/2022).
Pemerintah harus berhati-hati dengan persoalan ini dan harus secepatnya mengambil langkah seperti mengeluarkan surat edaran.
Pasalnya, dalam regulasi tidak ada persyaratan yang mengatur untuk persoalan tersebut, sehingga ia meminta agar dapat dikaji untuk persyaratannya.
“Artinya saya sepakat apa yang kita lakukan pada hari ini adalah perubahan-perubahan regulasi yang memang kemarin menimbulkan persoalan yang memang susah untuk diselesaikan,” tegasnya.
Menurut Lukman Botutihe, dirinya setuju dengan adanya instruksi bupati, edaran dan semacamnya karena hal tersebut dapat menyelamatkan anggaran yang banyak terpendam di pemerintahan desa atau orang-perorangan.
“Itu juga syarat apalagi menjadi kepala desa, sudah tahu-tahu dia menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi, lalu dia tidak selesaikan, kemudian diangkat lagi menjadi kepala desa,” tandasnya.(Adv/Daily03)
Share:
