,Gorut- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) Deisy Sandra Datau meminta agar Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah bersama pihak Investor pengelola pulau saronde untuk bisa ditinjau kembali.
“Kalau memungkinkan PKSnya bisa di adendum. Karena harus ada 30 persen di Pulau Saronde untuk ruang publik,” kata Deisy, Kamis (1/9/2022).
Deisy juga menambahkan, jika pada dasarnya adendum tidak menyalahi aturan yang ada serta memungkinkan untuk dilakukan, maka permintaan 30 persen untuk ruang publik untuk mendongkrak ekonomi masyarakat harus dilakukan.
“Masyarakat lokal juga harus dilibatkan, dan tentu keberadaan investor harus melibatkan masyarakat sekitar,” ungkapnya. (Adv)
