Indramayu – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu bersama INFID dan DAMAR menggelar Festival Perlindungan Anak 2026 dengan topik Penguatan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Indramayu. Kegiatan berlangsung di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Sabtu (21/11/2026).
Festival ini menjadi ruang edukasi interaktif sekaligus ekspresi kreatif bagi remaja, serta momentum untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam melindungi anak, khususnya anak perempuan.
Perkawinan anak di Indramayu dinilai masih menjadi tantangan struktural yang berakar dari ketimpangan gender dan tekanan sosial. Anak perempuan menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Data hingga Juni 2026 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Tercatat sebanyak 142 anak perempuan dan 30 anak laki-laki melakukan perkawinan anak. Sementara Pengadilan Agama Indramayu mencatat 133 permohonan dispensasi kawin dalam periode yang sama.
“Angka ini menunjukkan perkawinan anak bukan persoalan individu, tetapi persoalan sistemik yang harus dicegah bersama,” ujar salah satu perwakilan penyelenggara dalam kegiatan tersebut.
Dampak perkawinan anak dinilai sangat serius. Perkawinan di usia anak memutus akses pendidikan, mempersempit peluang kerja, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, menambah beban domestik, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.

Dalam festival tersebut, penyelenggara menegaskan landasan hukum pencegahan perkawinan anak, yakni UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak (KLA).
Sebagai aksi nyata, kegiatan ini menginisiasi Piagam Indramayu sebagai komitmen lintas sektor yang melibatkan pemerintah, peradilan, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak.
Piagam tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama agar pencegahan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut pada kebijakan, pendampingan, dan edukasi berkelanjutan di tingkat desa hingga sekolah.
Sekretaris Wilayah Jawa Barat Koalisi Perempuan Indonesia, Risnawati, menjelaskan alasan Indramayu menjadi fokus pencegahan perkawinan anak.
Menurutnya, Indramayu memiliki data kasus perkawinan anak tertinggi di Jawa Barat, yakni 174 kasus pada tahun ini. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan lebih besar, karena banyak kasus nikah siri yang tidak tercatat secara resmi.
“Indramayu kami pilih karena angkanya tertinggi di Jawa Barat. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar Risnawati.
Ia menegaskan, anak yang menikah di usia dini kehilangan hak pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan layak, serta hak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya.
“Anak harusnya sekolah, bermain, dan mengembangkan dirinya. Bukan dibebani tanggung jawab rumah tangga di usia yang belum siap,” katanya.
Untuk menekan angka perkawinan anak, KPI mengedepankan strategi edukasi berbasis masyarakat melalui Balai Perempuan di desa-desa.
Balai Perempuan dimanfaatkan sebagai ruang sosialisasi dampak perkawinan anak, diskusi, dan pendampingan bagi perempuan dan remaja.
Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak muda, ibu rumah tangga, kalangan profesional, sektor informal, hingga lansia.
“Kami ingin semua elemen bergerak bersama. Pencegahan perkawinan anak tidak bisa hanya dilakukan satu pihak,” jelas Risnawati.
Melalui Festival Perlindungan Anak 2026, KPI, INFID, dan DAMAR berharap dapat memberikan sumbangsih nyata kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan angka perkawinan anak.ungkapnya.
Remaja Indramayu pun diharapkan semakin berani bersuara, memahami hak-haknya, dan menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indramayu sebagai Kabupaten Layak Anak yang benar-benar melindungi masa depan anak.”Tegas Risnawati .














