Tanah Ulayat di Papua Tak Langsung Didata, ATR/BPN Dahulukan Pendampingan Masyarakat Adat

Dailypost.id

DAILYPOST.ID SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengedepankan pendampingan masyarakat hukum adat (MHA) sebelum proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dilakukan.

Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sekaligus memiliki kesepakatan dalam mengikuti proses pendataan wilayah adat. Pendampingan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam regulasi tersebut, pengadministrasian tanah ulayat dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menjelaskan bahwa sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan, masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pendampingan melalui kegiatan pra-partisipatif.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni Santo dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Musyawarah untuk Mengidentifikasi Wilayah Adat

Melalui pra-identifikasi, masyarakat hukum adat didorong melakukan musyawarah dan mendapatkan panduan untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek yang menjadi bagian dari wilayah tersebut.

Deni Santo menjelaskan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaan dan eksistensinya apabila memenuhi unsur subjek, objek, serta hubungan hukum. Karena itu, identifikasi perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung.

Pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mendeteksi lebih awal persoalan yang mungkin muncul terkait tanah adat. Dengan demikian, potensi permasalahan dapat dibicarakan sebelum proses pengadministrasian dan pendaftaran memasuki tahapan berikutnya.

Pendampingan ini sekaligus membantu masyarakat memahami proses pencatatan hak adat maupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni Santo.

Pengadministrasian Tanah Ulayat Butuh Kolaborasi

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang agar berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pengadministrasian tanah ulayat menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut.

Menurut Rezka, pelaksanaan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan kerja bersama serta dialog untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan di lapangan.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, yang menyampaikan sambutan. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta NGO Landesa.

Agenda ini juga menghadirkan sesi diskusi panel bersama Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta Sardi Razak dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Diskusi dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.

Melalui pendampingan sejak tahap awal, ATR/BPN mendorong agar pengadministrasian tanah ulayat berjalan berdasarkan pemahaman dan kesepakatan masyarakat hukum adat, sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan di wilayah adat.

Share:   
https://wa.wizard.id/003a1b
Rekomendasi Produk TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM
FOLLOW US ON TIKTOK
@dailypost.id
ekakraf multimedia