Indramayu – Kesabaran warga Desa Limbangan, Kecamatan Balongan, habis. Sebanyak 15 rumah warga RT 08 RW 03 diduga retak menganga 2-5 cm, 70 perahu nelayan kandas tak bisa melaut. Warga menduga biang keroknya adalah proyek Jetty dan Polypropylene Plant Balongan (PPB) milik PT Polytama Propindo di Jl. Raya Juntinyuat KM 13.
Ketua DPC LSM PENJARA Indonesia Kabupaten Indramayu, Waryono, yang menerima pengaduan warga asli Limbangan, mengungkapkan dugaan teror getaran dan kebisingan alat berat menghantam pemukiman setiap malam tanpa jeda.
“Jam 21.00 sampai 04.00 WIB nonstop. Warga tidak bisa tidur, bayi nangis tiap malam. Dinding rumah retak dari atap sampai ke lantai. Kami sudah 3 kali lapor ke pos satpam di Juntinyuat KM 13, jawabnya cuma ‘nanti kami lapor Jakarta’. Sampai sekarang tidak ada satu pun tim yang cek rumah retak warga. Ini pelecehan!” tegas Waryono, Sabtu (3/10/2026).
Lebih parah, alur perahu nelayan atau yang disebut _baro_ di depan pabrik diduga tertutup total lumpur pekat diduga hasil kerukan jetty 900 meter.
“70 perahu kami kandas. Baling-baling pecah kena lumpur padat. Tangkapan anjlok dari 15 kg jadi cuma 3 kg. Istri nelayan sampai hutang beras di warung karena suami 2 bulan gagal melaut. Mau makan apa kami?” tambah Tohadi, Ketua KPL Mina Sejati Jaya Limbangan.
Saat sosialisasi di Balai Desa Limbangan, manajemen PT Polytama di Juntinyuat KM 13 diduga berjanji 70% tenaga kerja dari warga lokal. Janji itu diduga diucapkan di depan Karang Taruna Cerdas Berkarya (Ketua Rasono) dan 3 Lembaga Desa Limbangan.
Faktanya, warga mengaku hanya jadi penonton yang diduga dikhianati.
“Yang kerja warga Majakerta dan orang luar. Ojek perahu dari darat ke jetty pun pakai perahu milik warga Majakerta, bukan perahu kami dari Limbangan. Kami dikhianati di tanah kami sendiri,” tegas Rasono dengan nada geram.
Nilai investasi proyek PPB & Jetty di Juntinyuat KM 13 disebut Rp 9 Triliun. Artinya kewajiban CSR 2% sebesar Rp 180 Miliar diduga harusnya mengalir untuk warga sekitar.
“Warga Limbangan sampai hari ini tidak pernah melihat papan pengumuman CSR di depan pabrik. Tidak ada sosialisasi, tidak ada transparansi. Ini jadi pertanyaan besar, kemana uang Rp 180 Miliar itu diduga menguap?” tanya Waryono.
Kondisi ini memicu kemarahan kolektif. Warga menilai Polytama hanya mengeruk keuntungan triliunan rupiah dari tanah Limbangan, tapi meninggalkan penderitaan. Negara tidak boleh tutup mata. Jika perusahaan sekelas Polytama diduga bebas merusak rumah warga dan mematikan mata pencaharian nelayan tanpa ganti rugi, lantas untuk siapa investasi itu?
Dampak lingkungan yang diduga dibiarkan ini juga menjadi alarm keras bagi DLH dan SKK Migas. Jangan sampai proyek strategis nasional justru melahirkan konflik sosial berkepanjangan karena dugaan arogansi korporasi yang anti kritik dan anti tanggung jawab.
Beberapa warga yang tergabung dalam 3 Lembaga: Karang Taruna Cerdas Berkarya (Rasono), KPL Mina Sejati Jaya (Tohadi), dan GPL (Istamar), sudah mengirim Somasi No 01/SOMASI/3-LEMBAGA/LMBGN/IX/2026 dengan ultimatum 7×24 jam ke PT Polytama di Juntinyuat KM 13 dan Wisma 46 Jakarta. Hingga hari ini, Sabtu (3/10/2026), belum ada respon.
“Makanya hari ini kami buat LAPDU Biasa dan LAPDU Panjang ke Bupati Indramayu, Gubernur Jabar, SKK Migas Pusat Wisma Mulia Lt 35 Jakarta, dan Gakkum KLHK. Jika 7×24 jam tidak direspon, kami akan segel pintu masuk proyek di Juntinyuat KM 13 dan gruduk Wisma 46 Jakarta,” tegas Waryono.
Waryono menegaskan, warga bukan anti investasi.”Kami dukung proyek di Juntinyuat KM 13, tapi jangan injak kami. Kami hanya minta keadilan: rumah retak ganti rugi, baro dibuka lagi, kerja lokal 70%, CSR transparan,” pungkasnya.
Hingga Berita ini di turunkan belom ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak PT Polytama Propindo, DLH Indramayu, dan SKK Migas.
Share:
