, Indramayu – Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) meminta kejelasan terkait transparansi penunjukan penguji serta status administratif unsur partai politik dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap akuntabilitas proses seleksi jabatan publik.
Wakil Ketua GEPLAK, Lukman, menyampaikan bahwa publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai status pengunduran diri salah satu calon Dewan Pengawas yang diketahui memiliki latar belakang partai politik.
Menurutnya, kepastian administratif menjadi bagian penting dalam menjaga independensi jabatan.
“Publik perlu mendapatkan kejelasan apakah yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara formal sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lukman, Selasa (27/1).
Wanhat GEPLAK, Wari juga mempertanyakan waktu pengajuan surat pengunduran diri serta kepada pihak mana surat tersebut disampaikan.
Ia menilai, pengunduran diri dari unsur partai politik seharusnya disahkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai terkait.
“Panitia seleksi diharapkan dapat menunjukkan dokumen pengesahan resmi sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Selain itu, Ketua GEPLAK Ali Zaidan menyampaikan pertanyaan terkait penunjukan Salman sebagai salah satu penguji dalam proses seleksi.
Menurut Ali, perlu ada penjelasan mengenai dasar penunjukan serta kapasitas yang bersangkutan dalam tahapan seleksi tersebut.
“Perlu dijelaskan secara terbuka apakah yang bersangkutan dilibatkan sebagai akademisi, tenaga ahli, atau unsur profesional lainnya,” kata Ali.
Ali juga menyoroti pentingnya verifikasi kualifikasi akademik para penguji, menyusul adanya informasi mengenai latar pendidikan berjenjang.
Ia menilai verifikasi dokumen akademik diperlukan untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas proses seleksi.
GEPLAK berencana mengkonfirmasi Ketua panitia seleksi Dewan Pengawas Perumdam TDA agar memberikan tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan tersebut.
Media berupaya memperoleh fakta dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan konfirmasi informasi.
Share:
