, KOTAMOBAGU -KOBO KECIL, KOTAMOBAGU TIMUR – Pemerintah Desa Kobo Kecil kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk periode Oktober 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
Penyaluran kali ini diwakili oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kobo Kecil, Ferdinan Paputungan. Kehadiran BPD dalam penyaluran ini menjadi penanda bahwa penyaluran bantuan tidak hanya menjadi urusan pemerintah desa semata, tetapi juga dikawal langsung oleh lembaga yang mewakili masyarakat desa.
Sejak pagi, para penerima manfaat datang secara bergiliran untuk menerima bantuan. Proses penyaluran berlangsung tertib dengan pencocokan data penerima, penandatanganan daftar hadir, dan penyerahan bantuan secara langsung. Mekanisme itu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh orang yang berhak dan mudah dipertanggungjawabkan.
BLT Dana Desa merupakan bantuan yang diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di desa. Secara aturan, besaran BLT Desa tahun 2026 ditetapkan paling banyak Rp300.000 per bulan per KPM, dan dapat dibayarkan sekaligus paling banyak untuk 3 bulan berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
Penetapan penerimanya sendiri didasarkan pada hasil Musyawarah Desa di masing-masing pemerintah desa.
Bagi warga Kobo Kecil, bantuan ini menjadi penopang di tengah kebutuhan harian yang terus berjalan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, BLT diharapkan bisa menjaga daya beli keluarga penerima, terutama bagi warga lanjut usia, warga yang tidak lagi produktif, dan keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Dalam kesempatan itu, Ketua BPD Kobo Kecil, Ferdinan Paputungan, menegaskan bahwa BPD hadir untuk memastikan penyaluran berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa potongan.
“Kami dari BPD hadir bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai pengawal agar bantuan ini sampai utuh kepada yang berhak. Daftar penerima sudah melalui Musyawarah Desa, jadi tidak ada lagi alasan bantuan salah sasaran,” ujar Ferdinan Paputungan.
“Saya pesan kepada para penerima, manfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan pokok keluarga. Jangan sampai bantuan yang seharusnya meringankan beban justru habis untuk hal yang tidak perlu,” lanjutnya.
Ferdinan juga mengajak warga untuk aktif mengawasi. Jika ada warga yang merasa berhak tetapi belum terdata, atau ada kejanggalan dalam penyaluran, ia meminta agar hal itu disampaikan langsung ke pemerintah desa atau BPD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan.
“Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya langsung ke desa atau ke BPD. Jangan sampai muncul isu liar di luar. Semua bisa kita buka dan kita jelaskan bersama,” katanya.
Harapan Pemdes Kobo Kecil
Melalui penyaluran BLT Oktober 2026 ini, Pemerintah Desa Kobo Kecil berharap bantuan yang disalurkan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Bantuan ini bukan sekadar uang tunai, tetapi bentuk kehadiran negara di tingkat desa untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal.
Pemerintah desa juga mengimbau agar para penerima tetap menjaga data kependudukan dan aktif mengikuti informasi dari desa, agar pada penyaluran berikutnya tidak ada penerima yang tertinggal karena persoalan administrasi.
Dengan dikawalnya penyaluran oleh BPD, Pemdes Kobo Kecil ingin menegaskan komitmennya: bantuan desa harus disalurkan secara terbuka, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.














