, Gorontalo – Sejumlah rangkaian telah dilaksanakan DPRD Provinsi Gorontalo untuk memaksimalkan pembicaraan mengenai APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
Hingga pada akhirnya dilaksanakan Rapat Paripurna oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (14/08/2023) dalam rangka pembicaraan tingkat II tentang persetujuan APBD Perubahan 2023 bersama Penjabat Gubernur, Ismail Pakaya.
“Jadi tadi untuk APBD 2023, Ranperdanya sudah di sahkan tadi menjadi Perda,” ungkap Awaludin Pauweni selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Politisi Partai PPP itu menyebut bahwa selanjutnya Perda tersebut akan di sampaikan oleh Penjagub ke Kemendagri untuk di evaluasi dalam jangka waktu 14 hari.
“Setelah itu Kemendagri akan mengirimkan kembali hasil evaluasi tersebut, yang selanjutnya akan dibahas di tingkat banggar kalau ada koreksi dari Kemendagri, kalau tidak ada, langsung ditindaklanjuti dengan penjabaran APBD Perubahan melalui Pergub,” tandas Awaludin Pauweni.
Ia juga menyebut bahwa dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023 ini, semua OPD mendapatkan alokasi anggaran.
“Misalnya Dinas PUPR, disitu ada beberapa item kegiatan yang tadinya tidak bisa kita anggarkan di anggaran induk karena kita masih kekurangan anggaran, sehingga kita memanfaatkan silva tahun 2022 untuk memenuhi program-program yang ada di Dinas PUPR tersebut,” tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Politisi Partai PPP itu juga menyampaikan bahwa anggaran untuk KPU yang akan digunakan dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang juga masuk ke dalam APBD Perubahan 2023 ini.
(Rifaldi)
Share:
