Oleh: Dr. Yakob Noho Nani
Pakar Etika Publik dan Governance
Pembatalan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA) menghadirkan persoalan serius dalam hubungan hukum administrasi, hukum pemilu, dan hukum tata negara. Persoalannya bukan sekadar keabsahan dokumen, melainkan apakah pembatalan tersebut memengaruhi proses pencalonan yang telah selesai dan jabatan konstitusional yang sedang dijalankan. Jawabannya bergantung pada hubungan antara dokumen pendidikan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), persyaratan pencalonan, serta mekanisme pemberhentian setelah pelantikan.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diterbitkan pejabat Kementerian Pendidikan pada 2019 dan memerintahkan pencabutannya. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai tidak cukup membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan tertentu. Putusan yang salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026 tersebut menyoroti kecermatan pejabat dalam memastikan dasar faktual sebelum menerbitkan keputusan administratif.
Dalam hukum administrasi pemerintahan, setiap keputusan harus memenuhi persyaratan kewenangan, prosedur, substansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membedakan keputusan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dengan keputusan yang dapat dibatalkan menurut Pasal 71. Pembedaan tersebut menentukan akibat hukum keputusan. Namun, objek pembatalan MA adalah surat penyetaraan, bukan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon ataupun hasil pemilu. Pembatalan suatu dokumen dapat memengaruhi dasar keputusan lain, tetapi tidak otomatis membatalkan seluruh tindakan administratif yang berkaitan dengannya.
Persoalan penting berikutnya adalah apakah keputusan KPU menetapkan pasangan calon sepenuhnya bertumpu pada surat yang dibatalkan atau memiliki dasar pembuktian pendidikan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Sementara itu, Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur penggunaan bukti kelulusan perguruan tinggi bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah dari lembaga pendidikan asing.
Ketentuan tersebut membuka perdebatan mengenai batas antara persyaratan substantif dan pembuktian administratif. Peraturan KPU tidak dapat menghapus persyaratan pendidikan yang ditentukan undang-undang. Namun, bukti kelulusan perguruan tinggi yang sah dapat relevan untuk menunjukkan pencapaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, pemeriksaan harus memastikan dokumen yang digunakan KPU, keabsahannya, alasan penetapan, dan kecermatan proses verifikasi.
Apabila surat penyetaraan merupakan dasar utama keputusan KPU tanpa didukung bukti alternatif yang sah, pembatalannya menimbulkan persoalan mengenai kecukupan dasar faktual pencalonan. Sebaliknya, apabila terdapat dokumen mandiri yang memenuhi persyaratan undang-undang, pembatalan surat belum tentu mengubah kesimpulan mengenai kelayakan calon. Kedua kemungkinan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan diasumsikan melalui perdebatan politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga perlu dipahami berdasarkan batas kewenangannya. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangannya, MK mengemukakan persoalan kecukupan bukti pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, amar putusannya tidak membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Pertimbangan mengenai bukti tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan diskualifikasi atau pemberhentian.
Pengalaman sejumlah negara memperlihatkan bahwa persyaratan jabatan dapat dipersoalkan setelah seseorang mulai menjalankan kekuasaan. Di Pakistan, Mahkamah Agung pada 2017 mendiskualifikasi Nawaz Sharif dari keanggotaan parlemen akibat tidak mengungkapkan piutang dalam dokumen pencalonan. Kehilangan keanggotaan parlemen menyebabkan berakhirnya kedudukannya sebagai perdana menteri. Namun, akibat tersebut mengikuti ketentuan diskualifikasi dalam sistem hukum Pakistan.
Filipina menghadapi persoalan berbeda ketika Mahkamah Agung pada 2018 menggunakan mekanisme quo warranto untuk membatalkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno terkait persyaratan sebelum pengangkatan. Di India, Rahul Gandhi kehilangan keanggotaan parlemen setelah putusan pidana memicu diskualifikasi. Keanggotaannya kemudian dipulihkan setelah Mahkamah Agung menangguhkan putusan pemidanaan yang mendasarinya. Ketiga pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengujian kelayakan dan akibatnya terhadap jabatan bergantung pada mekanisme hukum masing-masing negara, sehingga tidak dapat langsung dijadikan preseden pemakzulan di Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, persoalan konstitusional terletak pada penafsiran Pasal 7A UUD 1945, khususnya frasa tidak lagi memenuhi syarat sebagai alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Secara tekstual, frasa tersebut dapat dipahami sebagai keadaan ketika pejabat kehilangan persyaratan selama menjabat. Namun, muncul pertanyaan apakah ketentuan itu juga dapat mencakup keadaan ketika dokumen yang mendasari pemenuhan persyaratan sejak awal kemudian dinyatakan tidak sah.
Penafsiran ketat membedakan ketidaklayakan pada tahap pencalonan dari kehilangan persyaratan selama masa jabatan. Sebaliknya, penafsiran substantif membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap legitimasi jabatan apabila dasar administratif pencalonannya terbukti bermasalah. Perbedaan tersebut memerlukan penilaian konstitusional yang cermat karena berkaitan dengan kepastian hukum, legitimasi demokratis, dan tanggung jawab penyelenggara negara. Putusan MA menghadirkan persoalan yang patut diperiksa, tetapi belum menjawab pertanyaan konstitusional tersebut.
Pemeriksaan konstitusional setelah pelantikan tidak berarti membuka kembali seluruh sengketa pemilu ataupun menjadikan setiap pembatalan dokumen sebagai alasan pemakzulan. Pemeriksaan harus menentukan apakah pembatalan surat memengaruhi persyaratan jabatan secara material, apakah keputusan KPU bergantung pada dokumen tersebut, dan apakah fakta yang ditemukan memenuhi alasan pemberhentian berdasarkan konstitusi.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menetapkan mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR. MA berwenang memutus sengketa administrasi dalam perkara yang diperiksanya, tetapi tidak memberhentikan Wakil Presiden melalui putusan tata usaha negara. MK juga tidak dapat memulai proses pemberhentian berdasarkan permintaan masyarakat secara langsung di luar mekanisme konstitusional yang mensyaratkan pendapat DPR.
Dengan demikian, pemeriksaan konstitusional layak dipertimbangkan apabila lembaga berwenang menemukan dasar hukum dan fakta yang cukup, bukan untuk mendahului kesimpulan bahwa Gibran harus dimakzulkan. Pemeriksaan perlu mencakup akibat pembatalan surat menurut UU Administrasi Pemerintahan, bukti pendidikan yang digunakan KPU, penerapan Pasal 18 ayat (3) PKPU, serta penafsiran Pasal 7A UUD 1945. Keberadaan bukti alternatif yang sah dapat memengaruhi kesimpulan mengenai kelayakan, sedangkan ketiadaannya dapat memperkuat alasan pemeriksaan. Akibat konstitusionalnya tetap harus ditentukan melalui prosedur yang berlaku.
Negara hukum tidak cukup hanya mampu membatalkan keputusan administratif yang bermasalah. Negara juga harus memastikan putusan dilaksanakan dan konsekuensinya ditelusuri secara proporsional. Mengabaikan pembatalan surat dapat melemahkan akuntabilitas, sedangkan menganggapnya sebagai pemakzulan otomatis dapat merusak kepastian hukum. Putusan MA merupakan dasar penting untuk memeriksa hubungan antara dokumen pendidikan, keputusan KPU, dan persyaratan jabatan, tetapi bukan putusan pemberhentian Wakil Presiden. Kekuatan demokrasi terletak pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara legitimasi hasil pemilu, kebenaran administratif, dan supremasi konstitusi.
Share:
