, Gorontalo- Seluruh Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Gorontalo menyampaikan pokok-pokok pikiran atau Pokir di Rapat Paripurna Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2022
yang diselenggakan pada, Selasa (01/03/2022).
Sebanyak 1.811 pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Goronto dari hasil reses ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) pada masa sidang II tahun anggaran 2022 dibahas dalam rapat paripurna tersebut.
Paris Jusuf mengatakan sesuai regulasi, hasil jaring aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Pokir harus disahkan lewat rapat paripurna untuk diteruskan ke ekskutif agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerinah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Ia juga mengakui, Pokir berjumlah 1.811 itu memang tidak semuanya akan terealisasikan sebab, eksekutif masih memilah dan memilih mana kewenangan pemerintah provinsi dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Sehingganya ini perlu pemahaman yang maksimal dari semua aleg di DPRD Provinsi Gorontalo, agar supaya bisa kita tindaklanjuti dan kawal sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut sesuai dengan aturan, pihaknya (DPRD) tidak dibenarkan untuk menentukan besaran anggaran dalam mengakomodir Pokir. Sementara realisasi Pokir tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
“Sesuai tata tertib kita (DPRD) tidak dibenarkan menentukan besaran anggaran dalam mengakomodir Pokir. Semua tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucap Paris.
Dari angka itu, usulan masyarakat dari Dapil Kota Gorontalo sebanyak 382; Dapil Kabupaten Bone Bolango sebanyak 120; Dapil Kabupaten Gorontalo A sebanyak 196; Dapil Kabupaten Gorontalo B sebanyak 201; Dapil Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 349; dan Dapil Kabupaten Pohuwato- Boalemo sebanyak 563 Pokir. (Daily16/RizkyB)
Share:
