Sebelum Tanah Ulayat Didata, ATR/BPN Dampingi Masyarakat Adat Papua Pahami Hak dan Wilayahnya

Dailypost.id

DAILYPOST.ID SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan pendampingan kepada masyarakat hukum adat (MHA) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebelum proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dilakukan. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tahapan pendataan wilayah adat mereka.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam aturan tersebut, pengadministrasian tanah ulayat dilakukan melalui tiga tahapan, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menjelaskan bahwa sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dimulai, masyarakat hukum adat perlu memperoleh pendampingan melalui kegiatan pra-partisipatif. Tujuannya agar mereka memahami program sekaligus hak dan kewajibannya sebagai masyarakat hukum adat.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni Santo dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Musyawarah Jadi Langkah Awal Pemetaan Wilayah Adat

Pra-identifikasi dilakukan dengan mendorong masyarakat hukum adat melaksanakan musyawarah. Dalam proses tersebut, masyarakat didampingi untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, hingga objek yang menjadi bagian dari wilayah adat mereka.

Deni Santo menjelaskan, keberadaan dan eksistensi suatu masyarakat hukum adat dapat diakui apabila memenuhi unsur subjek, objek, serta hubungan hukum. Karena itu, proses identifikasi perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan masyarakat yang bersangkutan.

Tahap pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi lebih awal apabila terdapat persoalan terkait tanah adat. Dengan demikian, potensi permasalahan dapat dibicarakan sebelum proses administrasi dan pendaftaran tanah ulayat memasuki tahapan berikutnya.

Pendampingan tersebut sekaligus membantu masyarakat memahami proses pencatatan hak adat maupun nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang di wilayah mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni Santo.

Butuh Kerja Bersama Pemerintah dan Masyarakat Adat

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang agar berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pengadministrasian tanah ulayat menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut.

Menurut Rezka, pelaksanaan program pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak serta dialog untuk menyamakan persepsi, terutama dalam penerapannya di lapangan.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.

Kegiatan diseminasi dan dialog tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, yang menyampaikan sambutan. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta NGO Landesa.

Agenda tersebut juga diisi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.

Melalui pendampingan dan dialog sejak tahap awal, ATR/BPN berharap proses pengadministrasian tanah ulayat dapat berjalan dengan pemahaman dan kesepakatan masyarakat hukum adat, sekaligus mendukung kepastian administrasi pertanahan di wilayah adat.

Share:   
https://wa.wizard.id/003a1b
Rekomendasi Produk TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM
FOLLOW US ON TIKTOK
@dailypost.id
ekakraf multimedia