JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung program Hunian Terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sertipikasi gratis. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, usai mengikuti rangkaian Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Kawasan Perumahan Perusahaan PT KAI, Jumat (21/08/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Hashim menjelaskan bahwa program Hunian Terjangkau mendapatkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN melalui program sertipikasi gratis bagi masyarakat yang memiliki tanah namun belum memiliki sertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim Djojohadikusumo di hadapan awak media.
Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi ini diperkuat dengan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026 lalu.
Menurut Hashim, program sertipikasi gratis tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga mendukung legalitas aset masyarakat hingga penyediaan hunian yang layak.
Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, masyarakat dinilai dapat memperoleh manfaat yang lebih luas. Aset yang telah memiliki legalitas juga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun koperasi.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat.
Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di aset-aset negara, salah satunya di aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar Sirait.
Menanggapi dukungan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan program perumahan rakyat.
Menurut Ossy, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, manfaat program perumahan tidak hanya dirasakan dari sisi tempat tinggal, tetapi juga dari aspek legalitas aset.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.
Program sertipikasi gratis bagi MBR diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kepastian kepemilikan tanah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir mengikuti groundbreaking juga meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau.
Turut hadir Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI, Muhammad Qodari; Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin; serta sejumlah kepala kementerian/lembaga lainnya.
Share:
