GORONTALO – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dilakukan secara merata dan terkoordinasi. Ia menegaskan tidak boleh ada bantuan yang menumpuk di satu wilayah sementara masyarakat di daerah lain masih mengalami kekurangan air.
Hal tersebut disampaikan Sofyan saat memimpin rapat evaluasi penanganan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Sofyan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi pusat koordinasi distribusi air bersih dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk PDAM, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Wilayah Sungai (BWS), serta unsur TNI/Polri.
Menurut Sofyan, pendataan lokasi terdampak harus dilakukan secara akurat agar setiap armada pengangkut air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
“Koordinasi ini sangat butuh lokasi yang real. Jangan sampai BPBD jalan sendiri, Dinas Sosial jalan sendiri, PDAM, PMI, dan pihak provinsi juga jalan sendiri tanpa terkoordinasi,” ujar Bupati Sofyan.
Ia menilai koordinasi menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan berulang di lokasi yang sama, sementara warga di wilayah lain belum tersentuh bantuan air bersih.
Karena itu, jadwal distribusi dan pemerataan bantuan diminta terus dipantau. Setiap armada harus diarahkan berdasarkan data kebutuhan di lapangan sehingga penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Rapat evaluasi tersebut juga membahas keterbatasan serta kondisi armada operasional yang digunakan dalam penanganan kekeringan. Sejumlah kendaraan tangki air milik BPBD, PDAM, dan Dinas Sosial diketahui mengalami kendala teknis maupun kerusakan.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Bupati Sofyan menyetujui perpanjangan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat dengan memasukkan penanganan kekeringan dan karhutla. Pusat penanganan selanjutnya akan difokuskan melalui Posko Bencana di BPBD Kabupaten Gorontalo.
Selain menghadapi dampak kekeringan dan karhutla, Sofyan juga meminta jajaran pemerintah daerah mengantisipasi potensi bencana banjir. Kesiapan peralatan darurat menjadi perhatian agar pemerintah dapat bergerak cepat apabila kondisi cuaca berubah.
Sarana pendukung seperti dapur umum dan perahu karet diminta segera diperiksa dan dirawat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi keadaan darurat.
Dengan penguatan koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penanganan kekeringan, karhutla, maupun potensi banjir dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Share:
