Gorontalo – Akun media sosial BuheliGorontalo kini terancam berhadapan dengan hukum. Hal ini mencuat setelah akun tersebut menyebarkan narasi yang menuduh Gubernur Gorontalo melindungi praktik pungutan liar (pungli) di UPTD Samsat Kabupaten Gorontalo (Samsat Limboto). Dalam unggahan video dan pamfletnya, admin BuheliGorontalo menulis klaim bahwa pungli di Samsat Limboto dipelihara dari atas dan mengaitkan jabatan Kepala UPTD Samsat yang diisi oleh suami dari keponakan gubernur, seolah-olah praktik lancung tersebut direstui langsung oleh pihak pimpinan daerah.
Menanggapi tuduhan tersebut, akademisi sekaligus pengamat hukum, Dr. Alvian Mato, menegaskan bahwa unggahan BuheliGorontalo tidak berlandaskan fakta dan bukti yang valid melainkan murni lahir dari asumsi liar serta imajinasi sepihak sang admin. Faktanya, pihak gubernur justru bertindak responsif dengan langsung memerintahkan investigasi menyeluruh, klarifikasi, serta penindakan tegas berupa sanksi bagi oknum di balik pungli yang sempat viral baru-baru ini. Dr. Alvian Mato menambahkan bahwa pimpinan daerah tidak main-main dalam menegakkan aturan demi kepentingan masyarakat, namun di sisi lain juga tidak akan mentoleransi penyebaran informasi yang terselip hoaks, berita bohong, dan fitnah di dalamnya.
Akibat penyebaran informasi tidak benar yang disiarkan secara sengaja ke khalayak ramai tersebut, akun BuheliGorontalo kini berpotensi kuat diseret ke ranah hukum pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait, tindakan fitnah atau pencemaran nama baik diancam dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, sementara untuk penyebaran berita bohong atau hoaks sendiri diancam dengan hukuman penjaranya yang lebih berat yaitu 4 tahun serta denda maksimal Rp200 juta.
Share:
