, Indramayu – Program netralisasi atau pengosongan seluruh gedung milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang berstatus meminjam telah memunculkan kontroversi. Hal ini terjadi setelah Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyatakan akan tetap melaksanakan program netralisasi tersebut.
Menurut Lucky Hakim, lembaga apapun yang menempati gedung milik pemerintah dengan status meminjam akan segera diambil alih. “Teman-teman media juga harus memiliki kedewasaan bukan hanya pemerintah atau masyarakat saja, tapi media juga sama,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin, menyayangkan pernyataan Lucky Hakim tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagai pejabat politik, bupati juga seharusnya menghormati partai-partai politik yang ada di Kabupaten Indramayu Senin 30 Juni 2025.
Sirojudin juga mendukung langkah wartawan yang memprotes rencana pengosongan gedung GPI. “Langkah wartawan memprotes rencana itu merupakan tindakan elegan dan intelektual,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pejabat dinas terkait untuk menanyakan urgensi pengosongan gedung-gedung yang dimaksud, termasuk gedung parpol. “Kami dukung langkah wartawan, sebaiknya tetap ditempati saja, jangan di kosongkan karena gedung GPI mengandung histori yang layak dipertahankan sebagai tempat para wartawan,” tegas Sirojudin.
Share:
