, Kotamobagu – Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy V. Mangkat, S.H., M.H mewakili Wali Kota Kotamobagu menghadiri Pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Masa Bakti 2026-2030, yang digelar di Wisma Negara Gubernur Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Senin (21/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E.
Pengukuhan Forum PAKSI menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya integritas, transparansi, serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Forum ini diharapkan dapat mendorong peran aktif para penyuluh antikorupsi dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Kehadiran Pemerintah Kota Kotamobagu dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui sinergi antara pemerintah, Forum PAKSI, dan berbagai pemangku kepentingan, upaya membangun budaya antikorupsi di Sulawesi Utara diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
Agenda tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda dan perwakilan pejabat dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Pengukuhan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperluas cakupan edukasi pencegahan korupsi hingga ke akar rumput di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Sulawesi Utara pada umumnya.
Wakil Wali Kota Rendy V. Mangkat menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan bentuk komitmen penuh daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya membangun mentalitas aparatur yang kuat demi menjaga kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus diawali dari pembentukan budaya dan mentalitas birokrasi yang berintegritas. Sinergi antara Pemkot Kotamobagu dan Forum PAKSI akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Rendy.
Lebih lanjut, Rendy menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu siap membuka ruang kolaborasi lintas sektor agar para penyuluh antikorupsi bersertifikasi dapat memberikan edukasi secara berkala. Pendampingan ini menyasar jajaran aparatur sipil negara, instansi pendidikan, hingga jajaran pemerintah desa dan kelurahan demi membentengi seluruh tingkatan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus turut menekankan peran strategis Forum Penyuluh Antikorupsi sebagai garda terdepan KPK dan pemerintah daerah dalam mengampanyekan nilai-nilai kejujuran. Gubernur berharap kepengurusan periode baru ini tidak hanya beraktivitas di tingkat provinsi, tetapi mampu menjangkau pelosok daerah serta sektor pelayanan publik yang rentan terhadap praktik pungutan liar maupun gratifikasi.
Forum Penyuluh Antikorupsi yang dihimpun dari para ahli tersertifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ini telah menyiapkan sejumlah agenda prioritas untuk empat tahun ke depan. Fokus utama mereka meliputi pengawalan transparansi perizinan dan layanan publik di daerah, penguatan manajemen keuangan di tingkat desa, pembentukan karakter berintegritas pada kurikulum sekolah, hingga pemetaan titik rawan korupsi di berbagai instansi.
( Man)
Share:
