Langkat – Sebanyak 6.100 kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, SE, MM, kepada para nelayan di berbagai kabupaten/kota se-Sumut. Kabupaten Langkat tercatat sebagai penerima terbanyak dengan alokasi 1.600 kartu, yang diberikan kepada nelayan setempat sebagai bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah.
Penyerahan dilakukan pada Selasa (06/05/2025) di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat. Gubernur Bobby disambut langsung oleh Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, serta turut hadir Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Riky Antony, Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, dan jajaran pejabat dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.
Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menegaskan bahwa perlindungan kerja bagi sektor informal seperti nelayan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya dari risiko kerja.
“Kami ingin para nelayan merasa aman dan terlindungi saat bekerja. Ini bukti nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakatnya,” ujar Bobby.
Selain kartu kepesertaan, Gubernur Bobby juga menyerahkan langsung santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia, yakni almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta, sebagai bentuk nyata manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur atas perhatian dan dukungan kepada para nelayan Langkat. Dari total 21.204 nelayan di wilayahnya, mayoritas berada di Kecamatan Pangkalan Susu, dengan jumlah mencapai 4.165 orang.
“Bantuan 1.600 kartu ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang menggantungkan hidup dari laut. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatiannya kepada nelayan Langkat,” ucap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Target ke depan adalah 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 hingga 4 bisa sepenuhnya tercover, dengan pembiayaan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, dan sumber lainnya.
“Kami akan terus berjuang agar seluruh nelayan Langkat mendapat perlindungan kerja yang layak. Ini menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan saya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja informal seperti nelayan harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Pekerja informal memiliki risiko tinggi. Karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan,” jelas Nyoman.
Kegiatan ini juga menjadi momentum edukasi publik tentang pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan. Kabupaten Langkat sendiri terus menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan nelayan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah di sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan mendorong kesejahteraan nelayan yang selama ini belum tersentuh perlindungan menyeluruh. (DaiyJB).
Share:
