DAILYPOST.ID, Kabupaten Malang – Pesta demokrasi di Indonesia sudah mulai terasa meski beberapa tahun lagi digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai melakukan verifikasi partai peserta Pemilu, sekaligus mensosialisasikan tahapan Pemilu 2024 mendatang, kepada para pemilihnya.
Guna mengetahui apa saja tahapan Pemilu 2024 mendatang, Ngalam Media Center menggelar ngopi santai, Jumat (12/8/2022), malam. Hadir sebagai narasumber, antara lain;
1. Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang.
2. Kompol Afner Nixon Bernandus Pangaribuan, Kasat Intelkam
Polresta Kota Malang.
3. Alim Mustofa, Ketua Bawaslu Kota Malang.
4. Dr. Ahmad Imran Rozuli, Akademisi
5. M. Toyyib, KPU Kota Malang, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM.
Acara bertajuk Ngopi Santai Tahapan Pemilu 2024 dan Ancaman Politik Pecah Belah tersebut, berlangsung di Lupa Lelah Cafe, Jl. Ikan Tombro No.27 (Kompleks Cafe Sudimoro) Kota Malang. Dipandu langsung moderator/panelis, Ronny Agustinus.
Menurut Ronny, tahapan Pemilu 2024 dan ancaman politik pecah belah memang masih menjadi momok di negeri ini. Khususnya di Kota Malang. Oleh karenanya, dua isu di atas harus tetap disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari disintegrasi bangsa.
Pasalnya, masih banyak masyarakat belum mengetahui tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, khususnya kaum pemilih muda.
“Kita tidak ingin terulang lagi ancaman politik pecah belah seperti yang terjadi beberapa pemilu sebelumnya”, tandas dia.
Dilansir Betawipos, sebelumnya Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), H Imam Pituduh, menyebut, politik identitas perlu diwaspadai bersama, terutama praktik politisasi agama, sebab ini merupakan bahaya laten.
Hal itu, umumnya terjadi menjelang momentum politik, seperti Pemilu. Karena itu, praktik-praktik tersebut bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horisontal berkepanjangan.
“Bahaya laten politisasi Agama perlu kita waspadai bersama-sama karena politik identitas dan agama yang dipolitisir, adalah formula yang sangat mudah untuk melakukan radikalisasi dan penyesatan masyarakat”, kata Imam.
Menurutnya, sikap pembiaran terhadap politisasi agama dan politik identitas akan membuka lebar permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berfikir masyarakat, seakan hal ini adalah lumrah, sehingga praktik demikian juga digunakan oleh oknum berkepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan. (Daily11/wat)
