, Bone Bolango – Kepala Desa (Kades) Tupa, Neni Polihito menanggapi terkait kritikan warganya yang berujung dilaporkan ke kantor polisi, Senin (06/05/2024), di Ruangan Pribadi Camat Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo.
Neni Polihito saat ditemui sejumlah awak media menjelaskan, awal keluarganya sudah masuk dalam permasalahan tersebut. Dimulai dari percakapan dalam grub karang taruna yang terdapat suami dan kedua anak kades, sehingga dalam isi percakapan itu telah dibaca dan ditelaah oleh keduanya bahwa kritikan tersebut telah menyerang individu pemerintahan kades.
“Sehingga percakapan ini di screen shoot oleh suami saya, dilempar ke grub family untuk disampaikan supaya saya tau persoalan ini. Tapi ternyata, komentar-komentar yang naik yang menyampaikan kepada yang bersangkutan sodara Faisal Karim, bahwasanya baiknya ini disampaikan kepada pemerintah desa, ini ucap suami saya, tapi malah dia yang melonjak dan memilih jalur viral,” ucapnya.
Kades menilai, yang bersangkutan sengaja mengumbar aib dan membesar-besarkan masalah karena sebelumnya suaminya telah memperingati bahwa keluhan tersebut disampaikan langsung.
“Ini yang langsung dia screen scoot, dia bilang kalau memang aspirasi ini tidak terterima memilih viral lebih menarik, berarti dia ini sengaja pak, mengumbar-umbar aib, sengaja dia besar-besarkan ini,” jelasnya.
Kemudian terkait dengan laporan ke kantor polisi, kata Neni, ia tidak akan melanjutkan permalasahan tersebut sampaikan ke pengadilan, namun dirinya hanya berharap itikad baik dari Faisal Karim untuk meminta maaf.
“Pada dasarnya saya kembali berpikir, ketika sepahit-pahitnya saya merasa sakit atas ulah perbuatan Faisal Karim dan saya merasa seorang ibu dari seluruh masyarakat saya, saya berpikir positif tidak akan membawa permasalahan ini sampai ke pengadilan dan menjerat hukum ke yang bersangkutan tapi itikad baik dari yang bersangkutan,” jelasnya.
Dan soal kritikan infrastruktur, Neni menuturkan bahwa yang dikeluhkan itu sebelum dirinya memimpin, tapi aspirasi itu sudah masuk dalam perencanaan desa. Akan tetapi sesuai prosedur aspirasi itu harus dirangking dan apabila 8 aspirasi yang disampaikan warga tidak tercover maka harus menunggu lagi anggaran perubahan.
“Di RPJM saya selama masa jabatan 6 tahun saya sudah buat penyusunan perencanaan yang di dalamnya APBdes, dan saya ada RKPdes, rencana pemerintah desa dalan satu tahun, nah yang dikeluhkan ini sudah masuk diperencanaan saya pak, cuman ini kan ada 8 yang lahir dari aspirasi masyarakat sehingga ini di ranking, persoalannya kalau ini tidak mampu diselesaikan dengan dana kan nantinya akan dibahas di anggaran perubahan,” tegasnya.
Selain itu Camat Bulango Utara, Feilmy Cahyani Ismail mengatakan bahwa permasalahan antar Kades Tupa dan warganya, direncanakan akan diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Tupa yang akan mempertemukan kedua belah pihak dan disaksikan oleh masyarakat.
“Kami selaku Pemerintah Kecamatan Bulango Utara berkoordinasi dengan Kapolsek Bulango akan kami lakukan pertemuan di desa karena kami menginginkan semua masyarakat akan tau, tidak seperti ini masyarakat. Masyarakat punya aturan mainnya, kalau ada yang tidak sesuai kita lapor di BPD tidak langsung kita kirim di sosial media,” pungkasnya.
Share:
