,Kotamobagu – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu pada Rabu, 26 Februari 2025. Aksi ini menuntut perhatian serius dari DPRD untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, yang dianggap krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa mendesak agar DPRD lebih proaktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka menekankan pentingnya DPRD turun langsung ke kampus dan ruang publik untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Mahasiswa PMII khawatir bahwa kebijakan efisiensi ini dapat mempengaruhi alokasi dana hibah bagi kampus-kampus swasta, yang pada gilirannya bisa membebani mahasiswa dengan biaya kuliah yang lebih tinggi. Selain itu, penurunan kualitas pendidikan akibat pengurangan anggaran juga dapat berdampak buruk pada kualitas dosen dan akreditasi kampus.
Di bidang kesehatan, mereka mendesak evaluasi terhadap direktur rumah sakit di Kotamobagu, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pembatasan pelayanan BPJS. Mahasiswa menuntut jaminan bahwa anggaran untuk tenaga kesehatan serta insentifnya tetap terjaga, agar pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas tidak terganggu.
Aksi ini mendapat respons positif dari beberapa anggota DPRD yang turun langsung ke lokasi, termasuk Jayadi Paputungan, Ketua Fraksi Partai Hanura. Jayadi menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan dalam mengawal proses efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ia berjanji akan bekerja sama dengan aliansi mahasiswa untuk mengawasi agar efisiensi anggaran tidak berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Sebagai Ketua Fraksi Hanura, saya berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kotamobagu,” ujar Jayadi. Ia juga menekankan pentingnya diskusi dan kolaborasi antara DPRD dan mahasiswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.
” Kami ini sebagi pesuruh rakyat, sudah tentu harus lebih memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Terutama Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi urusan publik, ” Terang Jayadi kepada media ini usai bertemu dengan Mahasiswa.
Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai ini diharapkan menjadi awal dari langkah nyata pemerintah daerah dalam mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar utama pembangunan. (*)
Share:
