Gorontalo – Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Identifikasi Lahan yang akan dibebaskan guna mendukung pengembangan Bandara Djalaluddin Gorontalo sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (20/01/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh unsur Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, serta tim teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melalui Kepala bidang Pelayaran, Penerbangan, dan Perkeretaapian (P3), Abdul Munir menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi dan pengukuran lahan yang telah dilakukan pada akhir tahun 2025. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan pembebasan lahan dalam rangka pengembangan fasilitas bandara yang akan menunjang pelayanan jemaah haji asal Provinsi Gorontalo.
“Sebagaimana arahan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, sebelum pelaksanaan pembebasan lahan pada tahun 2026, diperlukan koordinasi lintas sektor guna memitigasi berbagai potensi hambatan yang mungkin terjadi di lapangan,” ujar Abdul Munir.
Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo bersama tim teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dan Kantor BLU UPBU Bandara Djalaluddin Gorontalo memaparkan hasil ekspos internal terkait lahan-lahan yang terdampak rencana pembebasan. Lahan tersebut berada di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan rincian lokasi dan peruntukan sebagai berikut: Desa Isimu Selatan untuk pemasangan fasilitas Precision Approach Lighting System (PALS), Desa Dunggala untuk optimalisasi peralatan glide path, serta Desa Tolotio untuk perluasan apron sebagai area parkir pesawat Airbus pengangkut jemaah haji.
Ekspos ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait serta memastikan hasil identifikasi lahan telah sesuai dengan kebutuhan prioritas pengembangan bandara dan kondisi fisik di lapangan. Selanjutnya, hasil tersebut akan menjadi dasar sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.
Melalui koordinasi yang matang ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap proses pembebasan lahan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga pengembangan Bandara Djalaluddin Gorontalo sebagai Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud.
Share:
