Oleh : Ummu Intan
Aktivis Dakwah Muslimah
Opini — Dilansir dari Kompas.Com (22/11/25). Kabar duka datang dari kota Jayapura. Kabar datang dari keluarga Irene Sokoi, ibu hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di kabupaten dan kota Jayapura pada pada hari minggu tanggal 16 november 2025.
Ibu Irene merupakan warga kampung Hobang, Distrik Sentani, Jayapura.
Irene dan bayinya dinyatakan meninggal pada hari senin (17/11/25/) pukul 05.00 WIT. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowani, RS Diah Harapan, RSUD Abe Pura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan medis.
Kematian seorang ibu hamil Irene Sokoi dan bayinya adalah tragedi yang memilukan.
Kasus penolakan RS pada ibu hamil yang berakibat fatal bukan yang pertama kalinya terjadi, bahkan terjadi berulang-ulang.
Kematian ibu hamil dan bayi di Indonesia meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir. Namun naasnya, di tengah-tengah kondisi tersebut tetap saja ada kejadian ibu hamil ditolak rumah sakit karena berbagai alasan.
Penanganan yang lambat karena ketiadaan dokter praktek dan dokter pengganti menjadi salah satu penyebab ibu Irene Sokoi dan bayinya tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Padahal mereka dalam kondisi darurat, ditambah lagi peralatan medis yang tidak lengkap dan banyak yang rusak.
Kasus ibu Irene Sokoi dan bayinya menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini belum mampu memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya termasuk ibu hamil.
Mahalnya biaya rumah sakit dan sulitnya birokrasi yang berbelit membuat tidak semua orang mendapatkan layanan rumah sakit dengan mudah. Mekanisme pelayanan masih sebatas formalitas saja.
Abainya negara dalam memberikan perlindungan bagi rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit, menjadi bukti nyata bahwa akses layanan kesehatan hanya bergantung pada birokrasi yang berbelit. Rakyat dibiarkan mencari sendiri haknya untuk mendapatkan layanan rumah sakit.
Kondisi buruk ini merupakan dampak dari sistem kapitalisme. Dimana, Nilai rupiah lebih berharga daripada nyawa manusia. Tata kelola rumah sakit yang tidak benar, kesehatan diperjualbelikan demi keuntungan pribadi semata. Hanya golongan yang mempunyai ekonomi menengah ke atas saja yang dapat merasakan layanan rumah sakit yang memadai. Sedangkan golongan menengah ke bawah dibiarkan menderita dan mati sengsara.
Negara kita sebenarnya adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Termasuk di Papua yang memiliki gunung emas. Namun, sampai saat ini masyarakat Papua tidak menikmati sedikitpun hasil kekayaan tersebut .
Lalu kemanakah kekayaan yang dimiliki oleh Papua? Jawabannya tentu adalah di tangan asing. Selama ini Negara memberikan izin penuh kepada swasta untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan rakyat Papua hanya mendapatkan limbahnya saja. Padahal jika negara mengelola sendiri seluruh sumber daya alam yang ada seperti emas, batubara, nikel, minyak, gas, sawit dan lain-lainnya serta hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat termasuk kesehatan, maka sudah dipastikan tidak akan ada lagi ibu ibu hamil yang mati sia-sia.
Fakta carut-marutnya pelayanan kesehatan saat ini sungguh jauh berbeda ketika pada masa Khilafah berdiri. Dimana di masa tersebut syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.
Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban sebagai raa’in (pengurus rakyat). Islam mewajibkan negara menyediakan fasilitas kesehatan dengan standar dan kualitas terbaik. Sebab pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, mengabaikannya termasuk kedzaliman.
Rasulullah Saw bersabda”pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Pendanaan fasilitas kesehatan diatur dalam sistem keuangan baitul mal, sehingga seluruh rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis, akses mudah dan berkualitas.
Negara bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas kesehatan tanpa membedakan si kaya dan si miskin.
Baitul mal dikelola untuk kepentingan umat. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan dijamin negara secara gratis. Sejarah membuktikan rumah sakit di masa kekhilafahan bukanlah ajang bisnis, melainkan pusat pelayanan publik yang terbuka untuk siapa saja tanpa memandang status sosial dan ekonomi.
Sudah saatnya kita kembali kepada sistem syariat Islam yaitu dengan menyerukan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Karena, dalam naungan Khilafah umat akan dijamin kesehatannya dan semua itu gratis agar tidak ada lagi ibu-ibu hamil yang kehilangan nyawa saat akan melahirkan.
Share:
