Penulis: Sintia Demolingo (Aktivis Dakwah)
Opini — Gonjang-ganjing mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda. Harga BBM nonsubsidi justru terus merangkak naik, bahkan di beberapa daerah menjadi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Keadaan ini semakin diperparah oleh antrean panjang di SPBU yang bisa berlangsung hingga berjam-jam. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Situasi ini semakin menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat adanya pernyataan yang tampak tidak sinkron antarotoritas. Di satu sisi, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa persediaan BBM nasional hanya mencukupi sekitar 21 hari, yang tentu memicu kekhawatiran akan kemungkinan kelangkaan. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa APBN, melalui berbagai skema dana bantalan, masih mampu menjaga keberlangsungan subsidi BBM hingga akhir 2026, selama harga minyak dunia berada di kisaran 97–100 dolar AS per barel. Perbedaan sudut pandang ini memunculkan pertanyaan di tengah publik: apakah persoalan utama terletak pada ketersediaan fisik BBM atau pada kapasitas fiskal negara?
Ketidakharmonisan narasi tersebut pada akhirnya tidak meredakan kegelisahan, melainkan justru memperbesar kecemasan masyarakat. Di tengah ketidakjelasan informasi yang beredar, kondisi nyata di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Salah satu penyebab terganggunya distribusi energi adalah tertahannya kapal tanker di Selat Hormuz, jalur vital yang berperan besar dalam kelancaran pasokan minyak global. Gangguan sekecil apa pun di kawasan ini dapat memicu dampak yang luas. Dalam situasi tersebut, masyarakat menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya, baik berupa keterbatasan pasokan maupun peningkatan harga.
Upaya Pemerintah
Pemerintah tidak tinggal berpangku tangan dalam menghadapi situasi ini. Berbagai langkah penghematan mulai diterapkan, mulai dari kebijakan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga pengurangan aktivitas di sejumlah sektor. Meski demikian, langkah-langkah tersebut cenderung bersifat jangka pendek. Kebijakan yang diambil belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, melainkan lebih sekadar meredam gejala dari krisis yang lebih mendalam.
Dilematis
Pada situasi ini, pemerintah berada dalam posisi yang cukup dilematis. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi serta menekan kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memicu keresahan sosial, terlebih saat ini antrean di berbagai wilayah sudah terjadi meskipun belum ada penyesuaian harga secara resmi. Sebaliknya, apabila harga tetap dipertahankan, beban subsidi akan terus bertambah dan memperbesar defisit anggaran negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan negara.
Permasalahan ini pada dasarnya berakar dari posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri membuat Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga di pasar global serta dinamika geopolitik internasional. Ketika terjadi gangguan suplai atau kenaikan harga minyak dunia, dampaknya akan langsung dirasakan hingga ke tingkat masyarakat.
Fluktuasi di sektor minyak pada akhirnya membuat masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak hanya mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM, tetapi juga harus menanggung kenaikan harga yang terus berlanjut. Ancaman inflasi pun semakin terasa, yang secara perlahan menggerus daya beli dan memperberat kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, ketahanan ekonomi rumah tangga menjadi semakin rapuh. Kondisi ini mencerminkan situasi negara yang masih bergantung pada impor komoditas penting. Selama sektor energi sebagai kebutuhan vital belum sepenuhnya dikuasai secara mandiri, perekonomian dan stabilitas politik akan mudah terpengaruh oleh dinamika global.
Ketergantungan ini kemudian memunculkan krisis yang berulang, di mana setiap gejolak di sektor energi selalu berdampak pada beban yang harus ditanggung masyarakat.
Cermin Rapuhnya Kapitalisme
Tata kelola berbasis kapitalisme dinilai belum mampu memastikan negara mengelola energi untuk kepentingan rakyat secara optimal. BBM sebagai komoditas strategis, ketika mengalami kelangkaan, dapat memicu gangguan serius pada aspek ekonomi, sosial, hingga politik. Dampaknya juga bersifat psikologis, karena dalam kehidupan sehari-hari BBM menjadi penopang utama berbagai aktivitas, mulai dari transportasi, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi pengelolaan energi nasional yang belum stabil menunjukkan bahwa negara masih belum memiliki sistem yang benar-benar kuat dalam menghadapi krisis. Idealnya, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif yang jelas saat terjadi potensi kelangkaan, bukan hanya menyampaikan pernyataan yang justru dapat meningkatkan keresahan publik. Kedaulatan energi menjadi elemen penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan politik suatu negara.
Sistem kapitalisme global juga kerap dianggap mengeksploitasi sumber daya energi dari negara-negara yang lebih lemah untuk kepentingan keuntungan, sekaligus menciptakan ketergantungan. Dalam situasi ini, negara sering kali tidak memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan strategis. Keterlibatan pihak asing dalam berbagai keputusan penting membuat posisi negara cenderung hanya mengikuti arus dalam sistem global yang tidak seimbang.
Pengelolaan Minyak Dalam Islam
Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sektor energi. Negara juga dipandang perlu berperan aktif dalam mengatur produksi, distribusi, serta penyimpanan energi, dan tidak menjadikannya sekadar komoditas yang diperdagangkan melalui mekanisme pasar. Kekayaan sumber daya alam yang besar di negeri-negeri muslim semestinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara dituntut memastikan pengelolaannya tetap berada di bawah kendali penuh pemerintah dan tidak diserahkan kepada pihak asing.
Sebagaimana Sabda Rasul Saw.
“Penguasa yang memimpin rakyat banyak adalah ra’in (pengurus) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Dalam Islam punya kemandirian dalam hal ekonomi, Islam memandang hal ini pada dua sisi. Pertama, negeri-negeri muslim telah Allah Swt. berkahi dengan cadangan SDA yang melimpah. Jika negeri muslim beriman dan bertakwa dengan tunduk sepenuhnya pada syariat Islam, termasuk pengelolaan SDA-nya, bukan hanya kebutuhan dalam negeri saja yang terpenuhi, melainkan juga keberkahan dari langit dan bumi akan Allah curahkan (lihat QS Al-A’raf: 96).
Kedua, syariat Islam mewajibkan negara untuk menjadi institusi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan rakyatnya. Kondisi ini tidak akan mungkin terjadi jika negara tidak mandiri, misalnya mandiri dalam pengelolaan minyak agar ketersediaan BBM terjamin. “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
Negara mandiri yang berdaulat atas seluruh kekayaan alamnya ini bisa terwujud jika sebuah negara menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Islam. Daulah Islam menerapkan Islam kaffah adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengikuti Al-Qur’an dan Sunah yang sudah terbukti mampu menyelesaikan persoalan umat manusia. Wallahu’alam Bishawwab.
Share:
