Gorontalo – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna, mengimbau Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan pertemuan guna membahas isu biaya administrasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang saat ini dibebankan kepada para siswa, khususnya jurusan asisten keperawatan.
Hamid Kuna menegaskan pentingnya perhatian terhadap masalah ini. Ia menolak biaya tersebut dibebankan kepada para siswa, meskipun biaya itu telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah. Hamid berharap adanya perubahan kebijakan agar siswa tidak lagi harus menanggung biaya administrasi saat menjalani PKL di rumah sakit.
“Ada satu hal tadi yang disampaikan kepala sekolah bahwa setiap mereka praktek di rumah sakit itu kadang kala itu ada biaya. Nah, saya berharap kepada pemerintah, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi untuk meniadakan biaya itu,” ungkap Hamid Kuna belum lama ini.
Lebih lanjut, Hamid menekankan bahwa penghapusan biaya ini akan sangat membantu meringankan beban orang tua siswa. Ia menyarankan agar tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada sekolah, mengingat tidak adanya anggaran khusus untuk itu. Diskusi dengan orang tua siswa sering kali dilakukan terkait masalah biaya ini, dan Hamid berharap perubahan kebijakan ini akan meningkatkan semangat belajar siswa di wilayah tersebut.
“Kalau perlu tidak ada keluar biaya, dan itu untuk meringankan orang tua, sebab itu kalau dibebankan ke sekolah itu tidak ada anggaran. Sehingga ini selalu dibicarakan dengan orang tua, jadi kita berharap masyarakat yang anak-anaknya yang sekolah di sini lebih senang sekolah di sini,” tambahnya.
Diharapkan dengan adanya pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak dapat segera ditemukan, sehingga para siswa dapat menjalani PKL tanpa beban biaya tambahan. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan siswa dan orang tua, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas.
Masalah biaya administrasi PKL yang dibebankan kepada siswa asisten keperawatan menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna. Dengan mendorong pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, diharapkan kebijakan ini dapat segera diubah demi meringankan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Gorontalo.
Share:
