Genjot Penerimaan PKB, Pemprov Sumut Terapkan Pemutihan Pajak hingga 30 November

Daily

DAILYPOST.ID ,MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerapkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 30 November 2026. Melalui program ini, wajib pajak membayar tunggakan PKB untuk dua tahun sebelumnya dan pajak tahun berjalan dengan penghapusan denda.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengejar target penerimaan PKB Sumut tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun. Hingga saat ini, realisasi penerimaan PKB disebut telah mencapai Rp1,2 triliun.

“Pemutihan pajak tahun 2026 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami menerapkan skema dengan dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan disertai penghapusan denda,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Yudhi Armand, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara di Lobi Dekranasda Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

Yudhi menjelaskan, program pemutihan tersebut berlangsung selama satu bulan sejak awal November hingga 30 November 2026. Wajib pajak yang mengikuti program tersebut diwajibkan membayar PKB untuk tahun 2024, 2025, dan 2026, sedangkan dendanya dihapuskan.

“Jadi dalam program ini wajib pajak membayarkan pajak untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan penghapusan denda PKB,” katanya.

Menurut Yudhi, skema tahun ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bapenda juga melakukan kajian agar kebijakan pemutihan tidak menimbulkan terlalu banyak potensi kehilangan penerimaan daerah.

“Jadi kenapa ini berbeda dari tahun sebelumnya, tidak ada aturan sebenarnya. Maksudnya kita hanya melakukan kajian supaya di tahun 2026 ini tidak terlalu banyak loss-nya,” ujarnya.

Selain program pemutihan, Bapenda Sumut menggelar operasi gabungan bersama Satlantas dan Jasa Raharja di 33 kabupaten/kota. Operasi tersebut dilakukan secara serentak dengan pendekatan yang disebut humanis.

“Kami juga menggelar operasi gabungan bekerja sama dengan Satlantas dan Jasa Raharja secara serentak di 33 kabupaten/kota dan sifatnya humanis,” kata Yudhi.

Bapenda Sumut juga mendorong kepatuhan pembayaran pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut. Untuk tahap awal, Bapenda melakukan pendataan kendaraan milik ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saat ini kami masih mendata ASN di seluruh OPD di bawah naungan provinsi. Setelahnya akan berkembang ke seluruh BUMD dan instansi vertikal di jajaran provinsi Sumut, baru kemudian kita teruskan ke kabupaten/kota. Saat ini masih kita sasar ASN di bawah provinsi Sumut sebagai pilot project,” ujarnya.

Yudhi mengatakan, potensi program pemutihan mendorong masyarakat menunda pembayaran pajak pada masa mendatang juga menjadi bahan evaluasi Bapenda. Karena itu, pihaknya mengkaji kebijakan lanjutan agar pemberian keringanan pajak tetap sejalan dengan upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak secara berkelanjutan.(JB).

Share:   
https://wa.wizard.id/003a1b
Rekomendasi Produk TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM
FOLLOW US ON TIKTOK
@dailypost.id
ekakraf multimedia