JAKARTA – Ketika banyak masyarakat kota besar bermimpi punya rumah sendiri namun terhimpit harga tanah dan akses transportasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir membawa solusi strategis. Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, memaparkan jurus jitu pemerintah untuk menjawab krisis perumahan urban: rumah terjangkau yang terhubung, terencana, dan manusiawi.
“Rumah terjangkau bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan ruang dan martabat warga,” tegas Wamen Ossy dalam diskusi tematik bertajuk Homes Within Reach di JICC, Kamis (12/6/2025).
Dalam paparannya, Wamen Ossy mengungkap tiga pilar utama pendekatan ATR/BPN untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap punya peluang memiliki rumah layak di lokasi strategis:
1. Konsolidasi Tanah: Ubah Lahan Terbengkalai Jadi Kawasan Siap Bangun
ATR/BPN mendorong skema Konsolidasi Tanah untuk menata bidang lahan yang terfragmentasi atau bermasalah menjadi kawasan yang siap dikembangkan. Skema ini bukan sekadar soal tanah, tapi memastikan pembangunan dilakukan tanpa menggusur hak masyarakat.
“Dengan konsolidasi, kita bisa wujudkan hunian terencana lengkap dengan infrastruktur, tanpa konflik,” ujar Ossy.
2. Transit Oriented Development (TOD): Hunian Dekat Transportasi Publik
Hunian yang terjangkau harus terkoneksi, bukan terisolasi. Pilar kedua mengusung konsep TOD (Transit Oriented Development), pembangunan hunian yang berlokasi dalam radius 400–800 meter dari simpul transportasi massal.
“TOD bukan hanya solusi tata ruang, tapi juga solusi sosial. Kita kurangi biaya dan waktu tempuh warga menuju pekerjaan, sekolah, dan layanan publik,” jelasnya.
3. Perencanaan Spasial Terpadu: Tata Ruang Sinkron dengan Kebutuhan Warga
Wamen Ossy menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan perumahan dengan peta tata ruang nasional, yang kini berbasis sistem geospasial digital. ATR/BPN telah mengintegrasikan isu perumahan dengan aspek lingkungan, risiko bencana, hingga ekonomi lokal.
“Kami pastikan setiap pengembangan hunian masuk dalam skema tata ruang berkelanjutan. Ini bukan lagi perencanaan manual, tapi real-time dan berbasis data,” katanya.
Dalam forum ICI 2025 ini, Wamen Ossy juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program rumah terjangkau. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengembang, akademisi, hingga komunitas lokal.
“Tugas ini terlalu besar untuk dijalankan sendirian. Tapi bersama, kota yang manusiawi bukan hanya mungkin, tapi bisa kita wujudkan,” ucapnya optimistis.
Diskusi ini juga menghadirkan tokoh penting lainnya seperti Wamen PUPR Fahri Hamzah, Deputi Kemenko IPK Ronny Hutahayan, serta perwakilan JICA dan Perumnas, menandai kuatnya komitmen nasional dan internasional dalam isu hunian layak.
Share:
