Gorontalo — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H., melakukan audiensi bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Selasa (11/11/2025), dalam rangka memperkuat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2025. Pertemuan tersebut juga membahas hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Polda Gorontalo yang saat ini tengah diproses untuk penerbitan sertipikatnya.
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini menjadi bentuk sinergi nyata antara Kanwil BPN dan Polda Gorontalo dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Melalui koordinasi lintas sektor, kedua instansi berkomitmen memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap kasus penyerobotan lahan dan praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan daerah.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi antara BPN dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertib dan aman.
“Sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, penanganan tindak pidana pertanahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Selain fokus pada pencegahan mafia tanah, audiensi juga membahas proses sertipikasi tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Polda Gorontalo. Achmad memastikan pihaknya mendukung penuh penyelesaian administrasi dan penerbitan sertipikat atas tanah hibah tersebut.
“BPN siap memfasilitasi seluruh proses sertipikasi lahan hibah untuk Polda Gorontalo. Ini bagian dari dukungan kami terhadap penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana-prasarana kepolisian di daerah,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan program nasional BPN dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan peningkatan pelayanan publik berbasis kepastian hukum.
Melalui kerja sama yang solid antara BPN, Pemerintah Provinsi, dan Polda Gorontalo, diharapkan tercipta tata kelola pertanahan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di bidang pertanahan dan penegakan hukum di Provinsi Gorontalo.
Share:
