Gorontalo — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H., memimpin rapat koordinasi penyelesaian bidang-bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan. Kegiatan yang berlangsung di aula Kanwil BPN Gorontalo ini dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Gorontalo, serta pejabat struktural seperti Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Dalam arahannya, Achmad menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan tanah yang beririsan dengan kawasan hutan dilakukan secara teknis, sistematis, dan berbasis data spasial. Ia menekankan agar seluruh tahapan berjalan melalui identifikasi spasial dan administratif yang terintegrasi antara data pertanahan dengan data kawasan hutan.
“Proses penyelesaian harus berbasis verifikasi lapangan dan analisis data spasial. Kami mendorong agar seluruh satuan kerja memastikan ketepatan overlay peta bidang tanah dengan peta kawasan hutan serta memperbarui data di sistem KKP dan GeoKKP secara konsisten,” ujar Achmad, Rabu (12/11/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian meliputi overlay peta bidang tanah dengan peta kawasan hutan, verifikasi lapangan, serta penyesuaian data digital di sistem pertanahan nasional. Selain itu, pengumpulan data pendukung seperti alas hak, hasil pengukuran ulang, dan peta tematik lainnya juga menjadi dasar penting dalam menetapkan status hukum suatu bidang tanah.
Achmad juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan instansi kehutanan. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar hasil identifikasi dapat disepakati bersama dan menghindari tumpang tindih kewenangan antara lembaga pertanahan dan kehutanan.
Rapat ini menjadi momentum konsolidasi antar-satuan kerja BPN di Provinsi Gorontalo dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan yang beririsan dengan kawasan hutan. Melalui pendekatan teknis yang terarah dan kolaboratif, diharapkan penyelesaian permasalahan ini dapat memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan tata kelola pertanahan berkelanjutan di Gorontalo.
Share:
