JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap peredaran website palsu yang mengatasnamakan satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Setidaknya 12 situs tiruan telah ditemukan dan diduga meniru tampilan portal resmi Satker ATR/BPN, berpotensi menyesatkan publik dalam pencarian informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyampaikan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak sembarangan mengakses situs yang tidak resmi.
“Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi www.atrbpn.go.id serta nomor hotline 0811-1068-0000,” ujar Harison, Rabu (11/6/2025).
Website palsu yang dimaksud memanfaatkan kemiripan tampilan dengan situs resmi, bahkan menduplikasi isi konten. Hal ini menyebabkan masyarakat awam mudah terkecoh dan menganggapnya sebagai saluran informasi resmi.
“Tampilan homepage situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli Satker ATR/BPN. Cek domainnya — harus berakhiran .go.id, bukan .com, .id, atau lainnya,” tambah Harison.
Menanggapi temuan ini, ATR/BPN telah mengaktifkan koordinasi internal dan eksternal guna mengusut keberadaan situs palsu serta melaporkannya ke pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut.
Pemerintah berharap masyarakat dapat lebih teliti dan selektif dalam mengakses informasi digital terkait pelayanan pertanahan.
Ciri-Ciri Website Resmi ATR/BPN:
- Alamat domain: Selalu berakhiran
.go.id - Terverifikasi dan tercantum dalam portal induk: www.atrbpn.go.id
- Memiliki fitur layanan resmi seperti PPAT, informasi sertifikasi, dan pengaduan
- Terkoneksi dengan akun media sosial resmi Kementerian ATR/BPN
Laporkan Website Mencurigakan
Apabila masyarakat menemukan situs atau tautan yang mencurigakan dan mengatasnamakan Satker ATR/BPN, segera laporkan melalui:
- WhatsApp Pengaduan Resmi: 0811-1068-0000
- PPID Kementerian ATR/BPN: ppid.atrbpn.go.id
Himbauan: Waspada & Cek Keaslian Sebelum Percaya
Langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data dan informasi digital sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini. Dengan semakin canggihnya modus penipuan daring, verifikasi domain dan kanal resmi menjadi hal krusial untuk menghindari disinformasi yang dapat merugikan masyarakat. (Ad/d09)
Share:
