GORONTALO – Reforma Agraria di Provinsi Gorontalo kini bukan lagi sekadar wacana. Komitmen itu ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis (24/7/2024), di Ruang Rapat Dulohupa, Kantor Gubernur.
Rakor yang dihadiri langsung Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim, bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional BPN se-Gorontalo, menjadi langkah awal menyusun kerangka kerja terpadu untuk mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menjalankan agenda reforma agraria. Menurutnya, persoalan tanah bukan semata urusan administrasi, melainkan menyangkut struktur sosial, keadilan ekonomi, hingga masa depan rakyat.
“Reforma agraria bukan hanya tentang membagikan lahan, tetapi tentang menata ulang ketimpangan penguasaan tanah. Pemprov Gorontalo mendukung penuh percepatan ini, khususnya melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset,” tegas Gubernur.
Senada dengan itu, Kakanwil BPN Muhammad Naim menyampaikan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan secara kolaboratif. Ia menegaskan bahwa GTRA merupakan forum koordinatif yang strategis untuk menyatukan visi, data, dan langkah lintas institusi.
“Kunci keberhasilan reforma agraria adalah integrasi kebijakan dan kecepatan merespons kebutuhan rakyat. BPN tidak bisa bekerja sendiri, semua pihak harus terlibat aktif,” ujar Naim.
Dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah isu krusial yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Gorontalo, antara lain tumpang tindih kepemilikan lahan, keterbatasan akses masyarakat terhadap tanah produktif, serta potensi konflik agraria di berbagai wilayah.
GTRA diposisikan sebagai garda depan dalam merumuskan solusi strategis atas persoalan tersebut. Fokus kerja GTRA Gorontalo ke depan mencakup empat pilar utama: redistribusi tanah, legalisasi aset, pemberdayaan masyarakat, serta sinkronisasi dengan program pembangunan daerah berbasis data.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan agraria yang inklusif, adil, dan partisipatif. Dengan menggerakkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, reforma agraria di Gorontalo diharapkan mampu menciptakan keseimbangan struktural dalam penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. (Sr/*)
Share:
