Oleh: Sulistia Ahmad
(Aktivis Muslimah)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga menghadirkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dampak yang paling nyata terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap di berbagai wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 21 Oktober 2026, jumlah kumulatif kasus ISPA telah mencapai 333.470 kasus yang tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.172 kasus atau sekitar 22,5 persen dialami anak berusia di bawah lima tahun. Bahkan, pada 21 Oktober saja masih tercatat 4.522 kasus ISPA harian.
Di Provinsi Gorontalo, kasus ISPA juga menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango melaporkan 4.882 kasus ISPA pada Juli 2026. Sementara itu, Buletin SKDR Kabupaten Gorontalo Utara mencatat 1.552 kasus secara kumulatif pada minggu pertama hingga kesembilan tahun 2026. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan menanggung dampak pencemaran udara.
Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa berbahaya lainnya yang dapat memicu gangguan pernapasan, memperburuk penyakit asma, serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan lainnya.
Persoalan semakin kompleks ketika tingginya jumlah penderita tidak sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan. Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 menunjukkan bahwa dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen, dan 1.502 puskesmas memiliki oxygen concentrator. Artinya, masih terdapat ratusan fasilitas kesehatan yang belum memiliki peralatan penunjang penanganan gangguan pernapasan tersebut.
Pemerintah memang telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan dan mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan memperlihatkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Penanganan melalui pembagian masker, obat-obatan, dan penyediaan fasilitas oksigen memang diperlukan, tetapi langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan mendasar apabila sumber pencemaran udara terus berlangsung.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena hingga akhir Oktober 2026, kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah. BNPB melaporkan, per 31 Oktober 2026 pukul 14.00 WIB, luas lahan terbakar mencapai 678 hektare di lima provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir.
Berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia, pembukaan lahan dengan cara membakar, kondisi lahan gambut yang mengering, serta lemahnya pengawasan, perlu menjadi perhatian serius dalam penanganannya. Masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan dampak, mulai dari gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas pendidikan dan pekerjaan, hingga meningkatnya beban ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemadaman api dan pengobatan korban setelah bencana terjadi. Diperlukan langkah pencegahan yang menyeluruh, pengawasan terhadap pengelolaan lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan lingkungan. Sebab, ketika hutan terbakar dan udara tercemar, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam, melainkan juga keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
Sistem Islam sebagai Pelindung dan Pengurus Urusan Rakyat
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rasulullah saw. menyebut pemimpin sebagai ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim: “seorang pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya”.
Dalam konsep Negara Islam (Khilafah), negara juga diposisikan sebagai junnah (perisai atau pelindung), sebagaimana hadis Rasulullah saw. riwayat Muslim. Kedua prinsip tersebut menggambarkan bahwa negara tidak sekadar bertindak sebagai penyelenggara administrasi, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar, serta melindungi rakyat dari berbagai ancaman, termasuk bencana ekologis.
Dalam menghadapi karhutla, negara Khilafah secara konseptual akan menempatkan keselamatan rakyat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus, sebagai prioritas utama.
Negara akan mengerahkan sumber daya yang diperlukan melalui Baitul Mal untuk membiayai pemadaman kebakaran, evakuasi masyarakat, pelayanan kesehatan, penyediaan masker dan obat-obatan, hingga pemulihan wilayah terdampak. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa penanganan bencana tidak terhambat oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sebagai ra’in, negara Khilafah tidak hanya berfokus pada penanganan korban setelah bencana terjadi, tetapi juga mengupayakan langkah promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu. Upaya promotif dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan, pencemaran udara, dan pentingnya menjaga lingkungan. Upaya preventif dilakukan melalui pengawasan kawasan hutan dan lahan gambut, deteksi dini titik panas (hotspot), pengaturan pengelolaan lahan, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.
Sementara itu, upaya kuratif diwujudkan melalui pelayanan kesehatan, pemeriksaan rutin bagi kelompok rentan, pengobatan penderita ISPA, serta pemulihan kesehatan masyarakat setelah paparan asap. Negara juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti citra satelit, sistem pemantauan kualitas udara, pesawat tanpa awak, dan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Dengan demikian, penanganan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diarahkan pada pencegahan dan pengendalian risiko sebelum kebakaran meluas.
Di samping itu, negara berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana kesehatan secara merata, mulai dari ketersediaan puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan, alat bantu pernapasan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan darurat. Dengan dukungan pembiayaan dari Baitul Mal dan pengelolaan sumber daya yang terarah, pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan kemampuan ekonominya. Pada akhirnya, konsep Khilafah sebagai junnah dan ra’in menempatkan perlindungan jiwa dan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari padamnya api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan masyarakat, terlindunginya anak-anak, pulihnya lingkungan, dan terjaminnya keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
Share:
