, Bone Bolango – Wakil Bupati Bone Bolango (Bonebol), Merlan S. Uloli, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bonebol, menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Acara tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Bone Bolango pada Jumat (09/06/2023).
Kunjungan Kajati Gorontalo ke Bonebol bertujuan untuk menyosialisasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bonebol.
Dalam sambutannya, Wabup Merlan menyatakan bahwa sinergi antara Kajati Gorontalo dan Kajari Bonebol selama ini terjaga dengan baik.
“Kami telah menjalankan banyak program pencegahan korupsi yang terus mendapatkan pendampingan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah (Pemda),” ujar Merlan.
Merlan juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mendapatkan pendampingan dari Kajati dan Kajari terkait pelaksanaan pinjaman yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.
“Kami berharap semua proyek dapat selesai dan dimanfaatkan pada tahun ini. Selama lebih dari 3 tahun, kami telah berkolaborasi dengan Kajari dalam program saber pungli,” jelas Merlan.
Merlan juga mengungkapkan bahwa pencegahan korupsi terkait pengelolaan keuangan di daerah dan desa terus mendapatkan pendampingan dan nasihat hukum, terutama terkait pengaduan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah dan desa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa (Kades), dan perangkat desa.
“Dengan mengedepankan upaya preventif sebagai azas utama dalam hukum, khususnya pencegahan korupsi di Kabupaten Bonebol,” terang Merlan.
Setelah acara selesai, Kajati Gorontalo, P. Joko Irianto, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Bonebol adalah untuk melakukan supervisi terhadap kinerja daerah dalam progres Pemda selama satu semester.
“Saya selaku pimpinan melakukan supervisi di daerah untuk mengevaluasi apakah segala sesuatunya berjalan dengan baik atau belum,” tuturnya.
Ia juga mengimbau Pemda Bonebol agar lebih memperhatikan pencairan keuangan sesuai dengan dokumen yang ada, serta menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik.
“Kami mendorong Pemda untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah. Jika ada kebingungan atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan, kami siap memberikan pendapat hukum atau pendampingan hukum,” ucapnya.
“Namun, kami juga meminta agar Pemda tetap transparan dan tidak menyembunyikan informasi. Jika ada masalah di masa depan dan pendapat hukum yang diberikan oleh kejaksaan terbukti keliru, maka kejaksaan tidak akan disalahkan. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk mendapatkan pendapat hukum dari kejaksaan,” pungkasnya.
(Jefri)
Share:
