Gorontalo – Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Thomas Mopili, hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang diadakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo yang bertempat di Hotel Aston Gorontalo, pada Selasa (12/11/2024).
Rapat ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah” dan berfokus pada strategi peningkatan pengawasan dalam mengawal program pembangunan agar lebih berkelanjutan dan berdampak langsung pada masyarakat Gorontalo.
Kepada awak media Thomas Mopili mengatakan bahwa untuk meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan perlu adanya pengawasan yang efektif dalam program pembangunan daerah. Menurut Thomas, pengawasan, baik internal maupun eksternal, harus diperkuat agar pembangunan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Pengawasan itu fundamental untuk mencegah program-program pembangunan tersendat dan memastikan kolaborasi yang baik antara pengawas internal dan eksternal dalam mengawal transparansi,” ujar Thomas.
Disamping itu, Thomas juga mengapresiasi pendampingan oleh aparat penegak hukum pada beberapa proyek besar di Gorontalo, seperti Rumah Sakit Ainun. Menurutnya, meski pendampingan tidak langsung menyentuh teknis pelaksanaan, kehadiran aparat memberikan pengawasan preventif, sehingga kesalahan atau penyimpangan dari rencana awal bisa dicegah.
“Pendampingan dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian sangat dibutuhkan. Jika ada tanda-tanda penyimpangan, aparat bisa menjadi pengingat awal. Jika tetap ada pelanggaran meski ada pendampingan, maka perlu dievaluasi efektivitas pendampingannya,” tegasnya.
Thomas berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat demi menciptakan sistem pengawasan yang kokoh dan saling mendukung.
“Kita akan terus menjalin koordinasi dengan Kajati dan Kapolda untuk memperkuat pendampingan pada program-program pembangunan,” tutupnya.
Share:
