Gorontalo – Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo bersama dengan mitra kerja OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas masalah aduan LSM Walihuwa terkait dugaan permufakatan. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Inogaluma kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa (04/06/2024).
Rapat yang dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Ainun Habibie, Pokja Paket Pembangunan rawat Inap, dan PPK RSUD Pembangunan rawat Inap berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Anggota Komisi III, La Ode Haimudin, menyatakan bahwa pembahasan kali ini membahas komplain yang diajukan oleh LSM Walihuwa terkait dugaan permufakatan di RSUD Ainun Habibie.
“Komplain adanya pengesahan tenaga ahli konstruksi yang diloloskan pada perusahaan yang dimenangkan dalam tender,” ujar La Ode kepada sejumlah awak media.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta. La Ode berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat Gorontalo.
“Yang dikhawatirkan jangan sampai kontraktornya mencari kontraktor yang lain,” terangnya.
La Ode Haimudin juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal pembangunan rawat inap RSUD Ainun Habibie hingga selesai, meskipun dalam prosesnya akan dilakukan secara bertahap.
Rapat kerja ini menunjukkan komitmen Komisi III DPRD Gorontalo untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelayanan publik, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah Gorontalo. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat
Share:
