Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (09/03/2026).
Dalam pemaparannya, Gusnar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap mampu menunjukkan kinerja pembangunan yang baik meski menghadapi keterbatasan fiskal. Hal tersebut tercermin dari capaian realisasi pendapatan daerah yang menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional, yakni mencapai 106,89 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, realisasi belanja daerah juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian 92,78 persen, menempatkan Provinsi Gorontalo pada posisi keenam tertinggi secara nasional.
“Data ini sengaja kami tampilkan untuk memberikan keyakinan pada kita semua. Di tengah fiskal yang menurun, kita masih memiliki kinerja anggaran yang cukup baik secara nasional pada tahun 2025. Kita mampu dan berusaha sedapat mungkin mengelola anggaran yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” ujar Gusnar dalam sidang paripurna.
Gusnar menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan daerah tetap berjalan dan menunjukkan progres signifikan meski dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran.
Program tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor agromaritim, penguatan sektor pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, seluruh progres pembangunan yang tercantum dalam dokumen LKPJ diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Ke depan, progres yang tercantum dalam dokumen LKPJ ini kami harapkan mendapat perhatian dan juga kritik untuk penyempurnaan pembangunan selanjutnya,” katanya.
Dari sisi indikator makro pembangunan, sejumlah capaian menunjukkan hasil yang melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tercatat mencapai 5,71 persen, lebih tinggi dari target sebesar 5,54 persen. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 12,62 persen dari sebelumnya 13,58 persen.
Sementara itu, rasio gini berada pada angka 0,382 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,62. Selain itu, tingkat inflasi tahunan (year on year) Provinsi Gorontalo masuk dalam 10 daerah dengan inflasi terendah di Indonesia.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari sebelumnya 37,2 juta rupiah menjadi 47,48 juta rupiah.
Meski sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, Gusnar mengakui bahwa tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan karena belum mencapai target yang ditetapkan.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan masih terbatasnya kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.
“Terkait angka pengangguran, saya menganalisis ini ada kaitannya dengan lemahnya kemampuan pengusaha untuk merekrut tenaga kerja. Ini menjadi data yang kami pegang untuk ke depan agar bisa mencari jalan keluar,” jelasnya.
Untuk memperkuat dampak pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah telah memulai sejumlah langkah strategis sepanjang tahun 2025.
Beberapa program prioritas yang dijalankan di antaranya kelanjutan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pembangunan SPAM Regional, program cetak sawah baru di Randangan, serta perluasan apron Bandara Djalaluddin menuju embarkasi haji.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri ayam terintegrasi serta pengembangan sektor pertambangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan di Provinsi Gorontalo dapat terus berlanjut secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Share:
